Maklumat Kapolri Dicabut, Komisi III DPR: Protokol Kesehatan Harus Tetap Dipatuhi

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menerbitkan telegram soal adapatasi kehidupan normal baru atau new normal menggantikan maklumat tentang kepatuhan kepada kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19. Menanggapi hal tersebut anggota Komisi III DPR, Aboebakar Al Habsyi meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.

Aboebakar memaklumi langkah Kapolri mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah menuju normal baru. Menurutnya masyarakat harus menanggapinya secara bijak.

Baca Juga

Apakah Inggris Punya Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia terkait Kasus Reynhard Sinaga?

"Saya berharap terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tersebut disikapi dengan bijak. Jangan sampai ada euforia yang dapat membuat second wave (gelombang kedua) dari covid-19," kata Aboebakar di Jakarta, Sabtu (27/6/2020).

Politikus PKS itu mengingatkan bahwa sejumlah lokasi masih berstatus zona merah covid-19. Bahkan beberapa di antaranya masuk zona hitam.

Baca Juga

Kapolri Idham Azis Terbitkan Telegram, Awasi Dinamika Politik Jelang Pilkada 2020

"Tentunya ini tidak bisa sembarangan, protokol kesehatan harus dipatuhi, jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang," ujarnya.

Keberhasilan Indonesia dalam melawan persebaran covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakatnya. Oleh karena itu, dia mengaskan bahwa di cabutnya Maklumat Kapolri bukan berarti semua bebas mengumpulkan massa.

"Saya minta Polri berkoordinasi dengan kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan-kebijakan daerah yang mereka buat harus selalu didukung Polri termasuk penertiban jaga jarak di tempat umum. Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu memastikan tertib masyarakat," katanya.

Editor: Rizal Bomantama