Mangkir Lagi Pemeriksaan Polisi, Said Didu Takut Terpapar Corona

Irfan Ma'ruf ยท Senin, 11 Mei 2020 - 15:05:00 WIB
Mangkir Lagi Pemeriksaan Polisi, Said Didu Takut Terpapar Corona
Said Didu (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu dipanggil kedua kalinya oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bereskrim Polri. Namun dia kembali mangkir.

Said Didu beralasan tak hadir karena tak ingin terjangkit virus Corona (Covid-19). Sama seperti alasan mangkir pada pemenggilan pertama.

"Prinsipnya Pak Said siap diperiksa hanya kita mengajukan surat permohonan untuk diperiksa di kediaman," kata Kuasa Hukum Said, Letnan Kolonel CPM (Purn) Helvis kepada Senin (11/5/2020).  

Said beralasan ingin mematuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Helvis memastikan, kliennya tidak akan menghadiri panggilan polisi. 

"Mengingat darurat kesehatan ya sesuai keputusan presiden nomor 11 tahun 2020," ujar dia. 

Seharusnya penyidik memeriksa Said hari ini. Helvis mengaku, kliennya menerima surat panggilan pemeriksaan itu pada Kamis, 7 Mei 2020. 

Olah kerena bertepatan dengan tanggal merah, tim kuasa hukum baru bisa berunding pada Minggu, 10 Mei 2020. Perundingan itu untuk memutuskan permohonan pemeriksaan di kediaman Said Didu.

"Surat permohonan kita serahkan tadi," katanya.

Agenda pemeriksaan hari ini merupakan panggilan kedua Said sebagai saksi terlapor atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Said mangkir pemeriksaan pertama pada Senin, 4 Mei 2020 dengan alasan ingin mematuhi kebijakan PSBB.

Luhut melaporkan Muhammad Said Didu ke polisi pada Rabu, 8 April 2020. Laporan Luhut terdaftar dengan nomor LP:B/0187/IV/2020/Bareskrim.

Said diduga menghina, mencemarkan nama baik, menyiarkan berita bohong, dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Said dilaporkan dengan Pasal 45 ayat 3, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 14 ayat 1 dan 2, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kasus ini bermula saat Said Didu diwawancarai dalam video di YouTube beberapa waktu lalu. Wawancara berdurasi 22 menit itu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah pandemi virus korona (covid-19).

Said Didu menyebut Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak 'mengganggu' dana pembangunan IKN baru. Hal tersebut dianggap dapat menambah beban utang negara.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq