Mayoritas Komisi di DPR Cabut Beberapa RUU dari Prolegnas 2020

Felldy Utama, Antara ยท Rabu, 01 Juli 2020 - 03:21 WIB
Mayoritas Komisi di DPR Cabut Beberapa RUU dari Prolegnas 2020

Sidang di DPR. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Mayoritas Komisi di DPR mencabut beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Wakil Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menuturkan, alasan Komisi-Komisi mencabut beberapa RUU karena merasa tidak bisa menyelesaikan pembahasan hingga batas akhir Oktober 2020.

"Komisi I DPR, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta RUU Penyiaran di-'hold', dipindahkan ke 2021 karena belum selesai sampai Oktober 2020," katanya di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Pada 2020, Willy mengungkakan, Komisi I hanya akan membahas RUU Perlindungan Data Pribadi yang merupakan usul inisiatif pemerintah. Komisi II DPR, menunda pembahasan RUU Pertanahan karena menunggu RUU Omnibus Law selesai.

Dia memaparkan, Komisi III DPR berencana mencabut RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dan akan membahas RUU Kejaksaan serta RUU Jabatan Hakim. "RUU KUHP dan RUU PAS itu inisiatif pemerintah. Jadi ketika Raker, akan kami tanyakan ke pemerintah, keputusan ketika raker," ujarnya.

Komisi IV DPR, Willy mengungkapkan, berniat mencabut RUU Kehutanan dan RUU Perikanan, sedangkan Komisi V DPR RI tidak mengajukan pencabutan karena masih akan merampungkan RUU Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Jalan.

Willy menjelaskan Komisi VI akan mengeluarkan RUU Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari Prolegnas Prioritas 2020 karena akan fokus menyelesaikan pembahasan RUU BUMN.

Komisi VII DPR RI tidak mengajukan pencabutan RUU dari Prolegnas 2020 karena RUU Minerba telah disahkan, sedangkan RUU Energi Baru dan Terbarukan masih dalam pembahasan.

"Komisi VIII DPR yang didrop tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena tidak selesai Oktober 2020 maka dipindahkan jadi Prolegnas 2021," kata Willy.

Menurut dia, di Komisi IX DPR RI, RUU tentang Obat dan Makanan masih berjalan dibahas dan RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) itu sedang dipertimbangkan untuk dilanjutkan.

"Komisi X DPR RI RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional lanjut dibahas, yang didrop RUU tentang Pramuka," ujar Willy.

Sedangkan Komisi XI DPR RI berencana menunda RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia mengatakan, untuk RUU Bea Materai, akan ditanyakan dahulu kepada pemerintah karena merupakan usul inisiatif pemerintah.

Editor : Djibril Muhammad