Megawati Kritik Draf RUU Penyiaran: Ada Dewan Pers, kok Gak Boleh Investigasi

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik draf RUU Penyiaran yang sedang digodok DPR. Dia mempertanyakan larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang menjadi salah satu klausul dalam draf tersebut.

"Belum lagi ada pelanggaran produk jurnalistik investigasi, dalam UU Penyiaran," kata Megawati dalam pidato politik di Rakernas V PDIP, Jumat (24/5/2024).

Baca Juga

500.000 Warga Kamboja dan Thailand Mengungsi akibat Perang

Dia menilai larangan menayangkan produk jurnalistik investigasi sebagai keanehan. Padahal sudah ada Dewan Pers yang bisa menyelesaikan sengketa pers.

"Lho, untuk apa ada media? Makanya saya selalu mengatakan, kamu tuh ada Dewan Pers lho, lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik, lha kok enggak boleh ya investigasinya," katanya.

Baca Juga

Pasal Kontroversial dalam Draf RUU Penyiaran Bakal Dibahas di Baleg DPR 

Selain itu, Megawati turut mengkritik pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi III DPR bersama pemerintah beberapa waktu lalu. Dia menegaskan prosedur yang dilakukan tidak benar karena terjadi saat masa reses DPR.