Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Menaker Siapkan Formula Kenaikan Upah Minimum 2027, Pertimbangkan Biaya Makan hingga Tempat Tinggal 
Advertisement . Scroll to see content

Menaker Serahkan Penetapan Upah Minimum 2027 ke Pemerintah Daerah, Kenaikan sesuai Kondisi Ekonomi

Selasa, 17 November 2026 - 14:14:00 WIB
Menaker Serahkan Penetapan Upah Minimum 2027 ke Pemerintah Daerah, Kenaikan sesuai Kondisi Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli (foto: Tangguh Yudha)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan pemerintah daerah (pemda) telah menerima panduan dan data pendukung untuk menetapkan upah minimum tahun 2027. Penentuan besaran upah minimum akan ditetapkan oleh pemda masing-masing sesuai dengan kondisi ekonominya.

Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah guna mempersiapkan proses penetapan upah minimum 2027. 

Sosialisasi pertama dilakukan kepada para kepala dinas pada 13 November 2026. Selanjutnya, pada 16 November 2026, Kemnaker berkoordinasi dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

"Kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan," ujar Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Surat edaran tersebut memuat sejumlah bahan acuan bagi pemerintah daerah, termasuk data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta panduan terkait estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Yassierli menambahkan, seluruh bahan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan sebelum batas waktu penetapan.

Adapun penetapan upah minimum 2027 memiliki sejumlah tenggat waktu. Upah Minimum Provinsi (UMP) harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diberikan waktu lima hari setelah batas penetapan UMP.

Untuk tingkat kabupaten dan kota, batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026. Adapun penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) diberikan waktu lima hari setelahnya.

Dalam proses pembahasannya, Kemnaker mengandalkan peran Dewan Pengupahan Daerah. Lembaga tersebut akan membahas besaran upah minimum berdasarkan data dan panduan yang telah diberikan pemerintah pusat, kemudian menyampaikan rekomendasi kepada gubernur untuk ditetapkan.

Dewan Pengupahan Daerah melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh. Dengan komposisi tersebut, pembahasan upah minimum diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam hubungan industrial.

Yassierli menambahkan, pembahasan melalui mekanisme tripartit di tingkat nasional maupun daerah juga terus berjalan. Karena itu, pemerintah optimistis seluruh tahapan penetapan upah minimum 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal.

"Kami optimistis, waktu kemarin saat sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa lakukan. Sebenarnya untuk upah minimum kabupaten/kota masih ada beberapa hari sesudahnya," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut