Mendagri: Ibu Kota Pindah ke Kaltim Bukan Bentuk Daerah Otonomi Baru

Aditya Pratama ยท Selasa, 27 Agustus 2019 - 11:35 WIB
Mendagri: Ibu Kota Pindah ke Kaltim Bukan Bentuk Daerah Otonomi Baru

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah memutuskan ibu kota baru akan berlokasi di wilayah Kalimantan Timur. Letak ibu kota nantinya akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut, pihaknya sebagai pemilik tugas administrasi tata kelola pemerintahan akan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait pemindahan ibu kota. Menurut dia, ibu kota baru nanti bukan berupa daerah otonomi baru seperti membentuk suatu kota baru.

"Yang saya pahami ibu kota baru ini bukan merupakan daerah otonomi baru dibentuk satu kabupaten atau dibentuk kotamadya, tidak. Ini seperti Putrajaya di Kuala Lumpur (Malaysia), kalau di wilayah kita ya ada BSD (Bumi Serpong Damai)," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

BACA JUGA:

Empat Catatan Prabowo usai Jokowi Umumkan Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Sekjen Perindo soal Pemindahan Ibu Kota: Hanya Kaltim yang Memenuhi Syarat

Soal Pemindahan Ibu Kota, Bang Yos: Paling Tidak Akan Mengurangi Beban Jakarta

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menambahkan, Kemendagri masih menunggu perencanaan dan pembangunan ibu kota baru. Dia menyebut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini telah memiliki blueprint ibu kota baru termasuk infrastruktur dan dari sisi geologi di lokasi antara Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

"Di dalam pembahasan dengan Bappenas, beberapa konsep sudah kita sampaikan tapi tahapannya kan menunggu. Ini lagi gambar ini, kan sambil jalan sambil nanti dibangun kalau sudah selesai regulasi dengan DPR nanti," tutur Tjahjo.

"Bagaimana administrasi tata kelola pemerintahan kan Setneg yang menguus apa fungsi-fungsi kementerian yang akan jalan nanti sambil jalan mungkin setelah dua tahun atau setelah tiga tahun proses pembangunan. Ini secara fisik belum," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota ke Kaltim dimulai pada 2024. Hingga lima tahun mendatang, pemerintah telah membuat tahapan pembangunan ibu kota di dua wilayah di Kaltim tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya menyiapkan tiga klaster untuk memulai pembangunan ibu kota baru. Dengan klaster tersebut diharapkan konstruksi ibu kota baru bisa dipercepat pembangunannya.

Klaster pertama adalah desain kawasan ibu kota negara. Hal ini terkait dengan tata ruang nanti ibu kota seperti apa serta tata bangunan dan lingkungannya. "Itu (klaster pertama) kita targetkan selesai 2019 sampai 2020," kata Basuki, di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Kedua, adalah pelaksana konstruksi dasar. PUPR berencana akan mulai membangun jalan dan air dalam hal ini bendungan. Beberapa lokasi sudah ditentukan untuk pembangunan dasar ini. "Pada 2020 atau paling cepat pertengahan tahun desain kita mulai," ujarnya.

Klaster ketiga adalah bangunan gedung pemerintah. Desain untuk gedung ini membutuhkan kehati-hatian. "Butuh desain ke depan yang hati-hati. Ini kita program mulai pertengahan tahun depan," ujarnya.

Basuki mengatakan, keseluruhan pembangunan baik jalan, gedung pemerintah akan memakan waktu tiga sampai empat tahun. Ditargetkan pada 2024 pemindahan ibu kota bisa dimulai. "Jalan, waduk, sanitasi dan gedung-gedung target 2023 sampai 2024 sudah ada yang ke sana," ujarnya.


Editor : Djibril Muhammad