Mendagri: Ibu Kota Pindah ke Kaltim Bukan Bentuk Daerah Otonomi Baru

"Bagaimana administrasi tata kelola pemerintahan kan Setneg yang menguus apa fungsi-fungsi kementerian yang akan jalan nanti sambil jalan mungkin setelah dua tahun atau setelah tiga tahun proses pembangunan. Ini secara fisik belum," katanya.

Baca Juga

Soal Pemindahan Ibu Kota, Bang Yos: Paling Tidak Akan Mengurangi Beban Jakarta

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota ke Kaltim dimulai pada 2024. Hingga lima tahun mendatang, pemerintah telah membuat tahapan pembangunan ibu kota di dua wilayah di Kaltim tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya menyiapkan tiga klaster untuk memulai pembangunan ibu kota baru. Dengan klaster tersebut diharapkan konstruksi ibu kota baru bisa dipercepat pembangunannya.

Klaster pertama adalah desain kawasan ibu kota negara. Hal ini terkait dengan tata ruang nanti ibu kota seperti apa serta tata bangunan dan lingkungannya. "Itu (klaster pertama) kita targetkan selesai 2019 sampai 2020," kata Basuki, di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Kedua, adalah pelaksana konstruksi dasar. PUPR berencana akan mulai membangun jalan dan air dalam hal ini bendungan. Beberapa lokasi sudah ditentukan untuk pembangunan dasar ini. "Pada 2020 atau paling cepat pertengahan tahun desain kita mulai," ujarnya.

Klaster ketiga adalah bangunan gedung pemerintah. Desain untuk gedung ini membutuhkan kehati-hatian. "Butuh desain ke depan yang hati-hati. Ini kita program mulai pertengahan tahun depan," ujarnya.

Basuki mengatakan, keseluruhan pembangunan baik jalan, gedung pemerintah akan memakan waktu tiga sampai empat tahun. Ditargetkan pada 2024 pemindahan ibu kota bisa dimulai. "Jalan, waduk, sanitasi dan gedung-gedung target 2023 sampai 2024 sudah ada yang ke sana," ujarnya.

Editor: Djibril Muhammad