Mendagri Minta Gubernur Segera Tetapkan UMP 2027, Paling Lambat 21 November
Tito mengatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menerbitkan surat edaran (SE) yang memuat ketentuan teknis penetapan upah minimum 2027. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan membantu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses penetapan berjalan sesuai jadwal.
“Bapak Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan Surat Edaran lebih teknis. Kami nanti dari Kemendagri, Bapak, kami akan membantu komunikasi terus dengan daerah, mana saja di deadline ini yang belum, siapa yang mana, provinsi yang mana yang belum. Kabupaten yang belum mana, yang mana yang belum,” ujar Tito.
Kemendagri, lanjut dia, akan berkoordinasi dengan tim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan menggelar rapat secara daring dengan daerah yang belum menyelesaikan penetapan upah minimum. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masing-masing daerah.
“Kita akan komunikasikan dengan tim dari Bapak Menaker, kita Zoom meeting spesifik dengan daerah-daerah yang belum, hambatannya apa, supaya intinya kita meredam situasi. Mudah-mudahan semuanya bisa baik-baik saja,” tutur dia.
Berikut batas waktu penetapan upah minimum daerah 2027 berdasarkan keterangan Tito:
1. Upah Minimum Provinsi (UMP): ditetapkan gubernur paling lambat 21 November 2026.
2. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP): ditetapkan gubernur paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK): ditetapkan gubernur paling lambat 25 November 2026.
4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK): ditetapkan gubernur paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Editor: Rizky Agustian