Mendagri Sebut Ada Unsur Kesengajaan terkait Isu E-KTP WNA Masuk DPT

YOGYAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menduga ada indikasi unsur kesengajaan dari pihak tertentu yang ingin melempar isu soal kepemilikan KTP elektronik oleh warga negara Asing (WNA) di Cianjur, Jawa Barat, menjelang Pemilu 2019.

"Ada unsur kesengajaan untuk melempar (isu) yang tidak benar," kata Tjahjo seusai penutupan Rapat Koordinasi Kepala BPSDM Provinsi se-Indonesia di Yogyakarta, Sabtu (2/3/2019).

Baca Juga

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

Sesuai dengan hasil pengecekan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, nomor induk kependudukan (NIK) yang disebut milik WNA asal Cina di Cianjur ternyata setelah dilakukan pengecekan ternyata merupakan NIK milik WNI asal Cianjur bernama Bahar.

"Setelah kemarin dicek KPU yang namanya warga negara asing itu NIK-nya beda, NIK-nya namanya Bahar," ujar mantan sekretaris jenderal (sekjen) PDI Perjuangan ini.

Baca Juga

Warna E-KTP WNI dan WNA Diusulkan Berbeda

Apabila memenuhi peraturan tertentu, Tjahjo mengatakan, WNA memang bisa memiliki KTP elektronik. Meskipun demikian, melalui KTP yang dimiliki itu, mereka tetap tidak bisa menggunakan hak pilih.

"Boleh mengajukan untuk tinggal tetap sesuai dengan Undang-Undang (UU) Imigrasi dan ada surat rekomendasi dari Imigrasi. Akan tetapi, mereka tetap tidak boleh menggunakan hak pilihnya," tuturnya.

Baca Juga

Kemendagri Ungkap 1.600 E-KTP WNA Terbanyak di Bali, Jabar dan Jatim

Menurut Tjahjo, WNA yang memiliki KTP elektronik di Indonesia selama ini hanya berada di Sumatera, Jawa, dan Bali dengan total mencapai seribuan. Namun, semenjak muncul polemik mengenai KTP elektronik milik WNA, Kemendagri untuk sementara menutup akses pengurusan KTP untuk WNA.

"Daripada sekarang ribut-ribut kemarin Ditjen Dukcapil kami setop dululah," kata Tjahjo.

Editor: Djibril Muhammad