Mendagri Sebut Server KPU Diretas Sebelum Pencoblosan Tidak Masuk Akal

Okezone ยท Sabtu, 06 April 2019 - 16:25 WIB
Mendagri Sebut Server KPU Diretas Sebelum Pencoblosan Tidak Masuk Akal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait server milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diatur untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menurut dia, hal tersebut tidak masuk akal.

"Saya kira itu berita yang tidak masuk akal ya," kata Tjahjo usai menghadiri pengukuhan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2019–2020 di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2019).

BACA JUGA:

Kompak, BPN dan TKN Minta Polri Usut Kasus Peretasan sebelum Coblosan

Polri Dalami Bukti Kasus Video Hoaks Server KPU

Hoaks Server KPU Masif di Medsos, Berikut Peta Penyebarannya

Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan ini meyakini tidak akan ada celah kecurangan atau memenangkan dan menguntungkan pihak mana pun. Salah satu faktornya adalah pengawasan terhadap KPU dilakukan secara ketat melalui undang-undang.

"Permainan fitnah dan hoaks sudah tidak pada zamannya, karena seluruh penyelenggara pemilu diatur oleh undang-undang, diawasi semua pihak, oleh elemen masyarakat, partai politik, dan tim sukses. Jadi kami yakin penyelenggara pemilu itu melaksanakan tugas sesuai aturan," tutur Tjahjo.

Terkait hal itu, dia mendukung langkah cepat para komisioner KPU yang langsung melaporkan video tersebut kepada pihak berwajib.

"Kami mendukung penuh langkah KPU yang cepat dalam tempo sesingkat-singkatnya kalau ada berita hoaks, fitnah sekecil apa pun, dilaporkan ke aparat penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," ujar Tjahjo.

Di satu sisi, KPU melalui komisioner Hasyim Asy'ari telah membantah informasi tersebut. Dia menjelaskan proses penghitungan suara dilakukan secara manual dan bertingkat dari tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemilih kecamatan (PPK), dilanjutkan ke kabupaten/kota, ke KPU provinsi, hingga berakhir di KPU RI. Hasil pemindaian Form C1-Plano yang selanjutnya diunggah di situs KPU dilakukan setelah penghitungan suara selesai di TPS.

"Tidak ada server KPU yang di luar negeri, semua di dalam negeri. Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dahulu oleh publik, termasuk saksi, pengawas TPS, warga pemilih, pemantau, media, dan pihak lainnya, dan semua pihak diberi kesempatan mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano," tutur Hasyim.


Editor : Djibril Muhammad