Mendagri Tito Karnavian: Daerah Perbatasan Gerbang Terdepan Bangsa

Felldy Utama ยท Rabu, 11 Maret 2020 - 17:27 WIB
Mendagri Tito Karnavian: Daerah Perbatasan Gerbang Terdepan Bangsa

Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers di sela Rakor Pamtas 2020, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Foto: Puspen Kemendagri).

JAKARTA, iNews.id – Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian menyebut daerah perbatasan sebagai gerbang terdepan dan jendela keadaan bangsa. Untuk itu, persoalan di daerah perbatasan perlu ditangani serius.

Tito menuturkan, menata daerah perbatasan mesti melibatkan kementerian/lembaga terkait. Berbagai persoalan yang hadir di daerah ini juga harus diselesaikan dengan memperhatikan pengelolaannya.

“Ada dimensi untuk mengembangkan kawasan perbatasan sebagai daerah frontier, artinya gerbang depan yang bisa menjadi jendela bagi kita menunjukkan bagaimana keadaan bangsaa, sekaligus juga menjadi buffer zone untuk negara kita NKRI,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Hadir dalam acara ini Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurut Tito, ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam mengelola perbatasan baik di darat, laut, maupun udara. Di darat antara lain belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen. Selain itu, belum maksimalnya pengawasan tanda batas negara dan pemeliharaannya.

Tito juga menyoroti diplomasi dengan negara tetangga perbatasan untuk menentukan batas wilayah negara. Menurutnya, batas wilayah negara perlu dipertegas dan penegasan tersebut harus dilakukan secara maksimal.

“Untuk masalah laut dan udara belum tuntasnya batas laut dengan negara tetangga. Ada 10 negara tetangga, baik laut teritorial, batas ZEE dan landasan contingent, kemudian belum selesainya penetapan batas udara Indonesia dengan negara tetangga terutama masalah FIR (Flight Information Region),” papar mantan Kapolri ini.

Tak kalah penting terkait dengan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan yang dapat menunjang aspek keamanan. Tito pun mendorong adanya teknologi dan sistem pengamanan terpadu untuk melindungi batas negara.

Di bidang pengamanan, ada juga sejumlah tantangan seperti kuantitas pos pengaman perbatasan yang belum memadai. Jumlah pos perbatasan pengamanan, tidak sepadan dengan daerah yang harus diawasi. Teknologi juga belum advance.

”Jadi lebih banyak menggunakan cara manual. Kemudian, belum terpadunya sistem pengawasan aktivitas lintas batas pada jalur nonresmi, non-PLBN, dan resmi tapi bukan PLBN, belum terbangun sistem perbatasan yang betul-betul terpadu, integrated border security system ini belum,” ucap purnawirawan jenderal polisi ini.

Padahal, kata Tito, persoalan kesejahteraan di kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang tak terelakan. Negara juga perlu hadir di pintu gerbang Nusantara ini dengan menjadikan perbatasan sebagai peluang bagi terbuka luasnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Hal tersebut sangat penting mengingat tingkat kesejahteraan sebagian besar wilayah perbatasan masih rendah. Daerah perbatasan juga masih banyak tertinggal, ditunjukkan dengan angka kemiskinan.

Dengan BNPP sebagai pengelola daerah perbatasan, diharapkan lembaga ini dapat merepresentasikan hadirnya negara di wilayah perbatasan. Tak hanya terkait dengan aspek kedaulatan dan batas wilayah, juga menyangkut kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Untuk itu, Tito sejak awal meminta daerah perbatasan dikelola dengan baik untuk menggali potensi dan dijadikan jembatan untuk berbagai bentuk pembangunan kesejahteraan.

Hal senada diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut dia, wilayah perbatasan merupakan daerah terdepan yang harus dipertahankan dan diamankan demi keutuhan NKRI. Karena itu, kehadiran BNPP sangat penting untuk menjaga kedaulatan NKRI, salah satunya dengan menyelesaikan berbagai persoalan di perbatasan.

“Wilayah perbatasan Indonesia merupakan daerah terdepan yang harus dipertahankan dan diamankan untuk keutuhan NKRI, untuk integrasi teritori. Prinsipnya tidak boleh ada sejengkal tanah pun atau sebagian kecil, sekecil apapun dari wilayah ini yang bisa lepas dari kedaulatan NKRI, itu harus dilakukan dengan segala cara,” kata dia.

Editor : Zen Teguh