Mendagri Tjahjo Kumolo Pastikan E-KTP Rusak Musnah 20 Desember 2018

JAKARTA, iNews.id - Kisruh tercecernya e-KTP kedaluwarsa atau rusak di beberapa daerah membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertindak cepat. Buktinya, pada 20 Desember 2018 mendatang, e-KTP rusak tersebut sudah harus musnah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, telah memberikan perintah pemusnahan e-KTP rusak tersebut sejak 13 Desember 2018 kemarin. Perintah itu ditujukan kepada seluruh jajarannya, hingga tingkat kabupaten dan kota.

Trump Minta CIA Siapkan Operasi di Venezuela

"Yang di gudang pusat maupun di gudang daerah dibakar semua. Setiap hari, kalau masih ada satu KTP-E yang tidak berlaku, harus segera dimusnahkan," katanya.

Tjahjo mengaku, penertiban KTP-E ini sebenarnya sudah diperketat sejak Juli 2018. "Enam bulan lalu, kami instruksikan KTP-E yang kedaluwarsa dan 'invalid' atau salah ketik apapun harus segera dipotong. Tapi dalam perkembangannya belum semua daerah memotong," ujarnya.

Kelalaian tersebut, menurut dia, kemudian dimanfaatkan sejumlah pihak untuk berlaku curang. "Itu oknum yang sengaja tidak bertanggung jawab. Enggak mungkin tercecer sendiri, pasti ada aktivitas dari oknum yang sengaja," katanya.

Dengan terus berulangnya kasus penyebaran KTP-E secara ilegal, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan tegas, yakni memusnahkan seluruh KTP-E dengan cara dibakar.

"Dengan dibakarnya semua ini, kalau masih ada KTP-E tercecer akan kami usut, dan ada sanksi pidananya," ujar Tjahjo menegaskan.

Dia menambahkan, pihaknya juga bakal langsung memberikan sanksi jika kelak ada pegawai Kemendagri yang terbukti terlibat dalam perbuatan curang tersebut.

Tjahjo memastikan akan mengawasi jajarannya dengan seksama agar instruksinya terkait pembakaran KTP-E rusak dan invalid dilaksanakan secara bertanggung jawab.

"Kalau mau menyidak di 514 kota dan kabupaten kan cukup berat. Jadi kami akan minta sampel tiap-tiap provinsi, kami telepon seluruh gudang KTP-E di seluruh Indonesia secara acak untuk memastikan," ujarnya.

"Walaupun KTP-E itu tidak berlaku lagi, tidak mengganggu sistem, tapi kan itu bisa menimbulkan polemik dan opini. Apalagi di tahun politik, bayangkan ini tanggung jawab kita bersama," kata Tjahjo menegaskan.

Editor: Djibril Muhammad