Mendikbud Nadiem Makarim Sebut Kebijakan Kampus Merdeka Mempercepat Pembentukan SDM Unggul

Antara ยท Jumat, 24 Januari 2020 - 19:44 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim Sebut Kebijakan Kampus Merdeka Mempercepat Pembentukan SDM Unggul

Mendikbud Nadiem Makarim saat meluncurkan program Kampus Merdeka di Kemendikbud, Jakarta, Jumat (24/1/2020). (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka, Jumat (24/1/2020). Kebijakan itu merupakan lanjutan dari program Merdeka Belajar.

Nadiem mengatakan program tersebut merupakan cara tercepat untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. "Program pendidikan tinggi ini memiliki potensi dan dampak tercepat untuk menciptakan SDM unggul. Ini merupakan cara tercepat," katanya.

Dia mengatakan pelaksanaan program itu mudah yaitu hanya dengan mengubah peraturan menteri dan tidak perlu mengubah peraturan pemerintah atau undang-undang. Poin pertama pada program ini adalah pemberian otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk membuka program studi (prodi) baru.

Otonomi itu akan diberikan jika PTN dan PTS memiliki akreditasi A dan B. Pendirian program studi baru juga harus bekerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk QS Top 11 World Universities. Pengecualian berlaku bagi prodi kesehatan dan pendidikan.

"Seluruh prodi baru nantinya otomatis mendapat akreditasi C. Kerja sama mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi mahasiswa. Kemendikbud bersama perguruan tinggi dan mitra prodi akan melakukan pengawasan. Tracer study juga wajib dilakukan setiap tahun dan perguruan tinggi harus memastikan itu dilakukan," katanya.

BACA JUGA: Nadiem Makarim dan Liliana Tanoesoedibjo Bahas Kemajuan Pendidikan Indonesia

Kebijakan berikutnya adalah reakreditasi otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BN-PT) tetap berlaku selama lima tahun namun diperbaharui secara otomatis.

"Pengajuan reakreditasi paling cepat dua tahun sejak terakhir kali mendapatkan akreditasi. Untuk PT yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan kapanpun. Akreditasi A akan diberikan bagi PT yang berhasil mendapat akreditasi internasional. Itu akan diakui dan ditetapkan melalui keputusan menteri," ucapnya.

BAN-PT juga berhak mengevaluasi dan menurunkan akreditasi jika ditemukan aduan dari masyarakat disertai bukti konkret seperti penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi serta PT. Kebijakan yang ketiga adalah mempermudah PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satuan Kerja (Satker) menjadi PTN Badan Hukum. Proses itu akan dilakukan tanpa terikat status akreditasi.

Kebijakan keempat adalah mempersilakan mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi dan mengubah definisi satuan kredit semester (sks).

"PT wajib memberi keleluasaan bagi mahasiswa untuk sukarela mengambil atau tidak SKS di luar kampus sebanyak dua semester atau setara 40 sks. Mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Tapi tak berlaku bagi prodi kesehatan," ucapnya.

BACA JUGA: Mendikbud Nadiem: Mohon Maaf, Reformasi Pendidikan Tak Bisa Selesai dalam 5 Tahun

Mantan bos GoJek itu mengatakan bobot SKS untuk kegiatan luar kelas saat ini sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa mencari pengalaman baru seperti pertukaran pelajar atau praktik kerja. Saat ini hal itu justru menunda kelulusan mahasiswa.

Sementara itu Kemendikbud juga mengubah definisi sks sebagai jam kegiatan dan bukan jam belajar yang termasuk kegiatan belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. "Setiap kegiatan yang diambil mahasiswa harus dibimbing seorang dosen yang ditentukan kampus. Daftar kegiatan dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau yang disetujui rektornya," kata Nadiem.

Dia menegaskan Kemendikbud tidak mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti poin keempat kebijakan itu. Nadiem mengatakan paket kebijakan Kampus Merdeka merupakan langkah awal rangkaian program untuk perguruan tinggi.


Editor : Rizal Bomantama