Menko Luhut: Tol Laut Butuh Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah

"Semisal dengan pengembangan trayek dengan pola hub dan spoke, melibatkan peran serta pelayaran nasional swasta, pengontrolan pembiayaan THC, melengkapi fasilitas bongkar muat di pelabuhan singgah T3P, perbaikan performa kapal dalam hal operasional dan pemeliharaan, dan pengembangan dan perbaikan sistem digitalisasi," kata dia.

Baca Juga

Program Tol Laut, ASDP Akan Buka Rute Baru Tanjung Uban - Sintete

Terkait dengan jadwal dan tata kelola yang lebih baik, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditjen Hubla Kemenhub) telah menyiapkan platform digital Logistic Communication System (LCS).

Nantinya, dengan penerapan LCS, maka akan ada kemudahan melakukan purchase order dan consignee dapat memilih sendiri pemasok, JPT, dan jadwal kapal.

"Selain itu regulator juga dengan mudah memonitor proses bisnis yang terjadi dalam aplikasi LCS dari manapun. Begitu pula jejak posisi kapal juga kini lebih mudah dan dinamis untuk dipantau," katanya.

Berdasarkan data per 15 September 2020 tercatat sebanyak 30 trayek tol laut, 100 pelabuhan singgah (terbaru Pelabuhan Galela di Maluku Utara), total muatan berangkat sebesar 8.708 TEUS dan total muatan balik sebesar 2.552 TEUS. Ada pun jumlah armada sebanyak 25 kapal, penugasan kepada PT Pelni, ASDP dan Djakarta Lloyd.

Untuk integrasi moda tol laut dengan angkutan perintis darat yakni Timika (lima lintas), Merauke (satu lintas), Natuna (satu lintas), dengan penugasan kepada Perum Damri yang akan menghubungkan pelabuhan dan bandara/sentra logistik. Berikutnya integrasi moda tol laut dengan jembatan udara yaitu Timika (tujuh rute), Dekai (10 rute), Masamba (dua rute), Tarakan (tiga rute) dan Tanah Merah (lima rute).

Editor: Nur Ichsan Yuniarto