Mentan Ungkap Penindakan Beras hingga Gula Impor Ilegal Sebelum Bersandar di Batam

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menindak tegas masuknya beras impor ilegal. Setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, kini Amran menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam. 

Amran menuturkan, kapal yang membawa beras itu bahkan belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) saat aparat sudah bergerak mengamankan seluruh muatan tersebut pada, Senin (24/11/2025) malam.

Baca Juga

Butuh Persenjataan, Sudan Tawarkan Pangkalan Militer di Laut Merah kepada Rusia

Tidak hanya beras, sejumlah komoditas impor ilegal yang diamankan di antaranya 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram (kg) tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mie impor, serta 30 dus produk frozen food.

Menurutnya, laporan awal diterima pada, Senin malam usai Maghrib melalui kanal Lapor Pak Amran. Begitu laporan masuk, Amran langsung menghubungi Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam untuk meminta aparat bergerak cepat. Berkat koordinasi tersebut, seluruh barang ilegal langsung diamankan setibanya di pelabuhan.

Baca Juga

Mentan Amran Ungkap 40,4 Ton Beras hingga 4,5 Ton Gula Impor Ilegal Masuk RI lewat Batam

Dia menegaskan, isu ini bukan dilihat pada jumlah 40 tonnya, melainkan dampak psikologis dan ekonomi yang dapat menghancurkan semangat 115 juta petani padi di Indonesia. 

“Bayangkan jika petani saat ini sedang semangat tanam tiba-tiba impor, bisa pusing 115 juta petani kita nanti," kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Baca Juga

Selain Beras, Kementan Genjot Produksi Kopi hingga Susu pada 2026

Dia menambahkan, terdapat lima anak buah kapal (ABK) yang saat ini sedang diperiksa aparat. Seluruh beras ilegal tersebut masih dalam kondisi disegel sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

Amran menyebut, Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan 19 deregulasi besar untuk mempermudah petani, mulai dari penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, kenaikan volume subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alsintan, hingga dukungan modal petani. Kondisi ini membuat motivasi petani sedang berada pada titik tertinggi.

Baca Juga

Amran Ungkap Produksi Beras Nasional Tembus 34,77 Juta Ton, Lampaui Target

Dia menegaskan, stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog telah mencapai 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, impor ilegal bukan saja tidak diperlukan, tetapi juga berbahaya bagi kepercayaan dan kesejahteraan petani. 

“Kalau mereka (petani) demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan import lagi, “ tuturnya.

Amran menilai, jika petani mendengar bahwa beras impor tetap masuk ketika mereka sedang menanam, maka yang rusak bukan hanya harga, tetapi mental mereka. Karena itu, pemerintah harus hadir tegas.

Dia juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menyampaikan di forum internasional bahwa Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang menuju swasembada tahun ini.

“Ini bukan soal regulasi semata, tetapi menyangkut harga diri bangsa dan nasib petani kita. Negara tidak boleh diam,” katanya.

Lebih lanjut, Amran menegaskan, meskipun Batam merupakan free trade zone atau kawasan perdagangan bebas, hal itu tidak berarti barang dapat keluar masuk secara bebas tanpa memperhatikan kebijakan nasional. 

Menurutnya, mekanisme kawasan bebas tetap harus menghormati kebijakan pangan pusat, terutama karena beras merupakan komoditas strategis nasional yang sensitif dan menyangkut stabilitas produksi dalam negeri.

Editor: Aditya Pratama