MK Bolehkan Kampanye Pilkada di Kampus asal Tak Ada Atribut

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan dua mahasiswa terkait pengujian Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). MK menghapus larangan kampanye pilkada di kampus.

Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 itu dibacakan pada Selasa (20/8/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

Baca Juga

Anggota Keluarga Kerajaan Saudi Sebut AS Adalah Anugerah, Apa Motivasinya?

MK menyatakan batasan atau frasa "tempat pendidikan" dalam norma Pasal 69 huruf i itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Kampanye boleh dilakukan di tempat pendidikan tinggi asal mendapat izin dan peserta tak membawa atribut kampanye.

Baca Juga

RK soal Calon Pilgub Jakarta Bisa Bertambah usai Putusan MK: Warga akan Disuguhi Adu Gagasan

"Sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain, dan (peserta kampanye) hadir tanpa atribut kampanye pemilu," kata Ketua MK, Suhartoyo.