MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Pakar Kepemiluan: Jangan Sampai Ada Upaya Mendistorsi 

JAKARTA, iNews.id - Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) terhadap perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas calon peserta pilpres 20 persen perlu diapresiasi. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diminta untuk menghormati putusan tersebut. 

Pakar Kepemiluan Titi Anggraini, sekaligus salah satu pihak terkait dalam gugatan ini meminta agar tak ada upaya mendistorsi atau pengingkaran terhadap putusan MK tersebut. Pasalnya, dia menilai, putusan itu sangat baik dan membuat masa depan demokrasi Indonesia menjadi lebih adil.

Baca Juga

Tak Ingin Teknologinya Dicuri, Israel Minta Bom GBU-39B yang Tak Meledak di Beirut untuk Dikembalikan

"Jangan sampai ada upaya mendistorsi putusan MK apalagi sampai berani melakukan pengingkaran atas putusan tersbut. Ini Putusan yang sangat baik dan membuat masa depan demokrasi Indonesia lebih adil, setara, dan inklusif," ucap Titi saat dihubungi, Kamis (2/1/2025).

Titi menilai, putusan itu patut disyukuri dan dirayakan semua pihak. Dia pun berharap, partai politik (parpol) sudah mulai menyiapkan kader terbaik untuk diusung di Pilpres 2029.

Baca Juga

MK Kabulkan Gugatan Persyaratan Pilpres, Ambang Batas Dihapus

"Namun, terlebih dahulu partai harus memastikan partai politiki mereka bisa lolos menjadi perserta pemilu pada Pemilu 2029 mendatang," tuturnya.

Terlepas dari itu, menurutnya, putusan ini merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Titi bilang, tidak ada yang dirugikan dari putusan ini.

Baca Juga

Ambang Batas 20 Persen Dihapus, MK: Semua Parpol Bisa Punya Calon Presiden Sendiri

"Semua partai politik peserta pemilu mendapat manfaat akses pada pencalonan presiden yang setara. Serta pemilih mendapatkan keragaman pilihan politik melalui pemilu yang lebih inklusif," ucap Titi.

"Anak-anak Indonesia jadi lebih berani bermimpi menjadi Presiden/Wakil Presiden karena akses itu lebih terbuka untuk direalisasikan saat ini melalui Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024," katanya.

Baca Juga

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden 20%, Dua Hakim Dissenting Opinion