Moeldoko Sebut Kasus Pelanggaran HAM Berat Idealnya Diselesaikan Secara Nonyudisial

JAKARTA, iNews.id - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menemui perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (18/5/2022). Pertemuan ini, merupakan tindak lanjut dari aksi mahasiswa Trisakti, pada Kamis (12/5/2022) lalu. 

Moeldoko pun memastikan pemerintah tidak tinggal diam dan tetap menjadikan pelanggaran HAM masa lalu sebagai prioritas. Dia menegaskan pemerintah terus mengupayakan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat, baik secara yudisial maupun nonyudisial. 

Baca Juga

Ledakan Dahsyat Delhi Merupakan Bom Bunuh Diri, Terduga Pelaku Dokter Umar Mohammad

Penyelesaian secara yudisial, lanjut dia, akan digunakan untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat baru (terjadi setelah diberlakukannya UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Sedangkan untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu (terjadi sebelum November 2000), kata Moeldoko, akan diprioritaskan dengan penyelesaian melalui pendekatan nonyudisial. Seperti melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Baca Juga

Waspadai Ancaman NII, Moeldoko: Mereka Ubah Strategi dengan Pendekatan Hati dan Pikiran

"Kasus Trisakti 1998 masuk kategori pelanggaran HAM berat masa lalu, yang idealnya diselesaikan melalui mekanisme nonyudisial," ujar Moeldoko, Rabu (18/5/2022).