MUI: Jangan Membangun Opini Menyesatkan untuk Lemahkan Negara

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 02 Mei 2019 - 19:48 WIB
MUI: Jangan Membangun Opini Menyesatkan untuk Lemahkan Negara

Rapat pleno Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Kamis (2/5/2019). (Foto: istimewa).

JAKARTA, iNews.id, - Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyerukan pentingnya menjaga situasi kondusif bangsa dan negara oleh seluruh elemen bangsa, terutama umat Islam. Masyarakat juga diharapkan menempatkan rasa persaudaraan dan persatuan serta menghindari rasa saling curiga.

Seruan MUI itu merupakan poin kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat pleno Komisi Fatwa merespons dinamika sosial kemasyarakatan seusai Pemilu 2019. Rapat pleno digelar untuk memberikan sumbangsih terhadap kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, rapat juga menyerukan untuk menghormati lembaga negara yang diberikan tugas dan kewenangan oleh konstitusi, mempercayakan kepada lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menjalankan tugas secara baik terkait dengan proses pemilu hingga tuntas.

”Jangan saling curiga serta menyebarkan informasi yang menyebabkan terjadinya keresahan di masyarakat. Jangan membangun opini menyesatkan yang melemahkan fungsi negara," kata Niam di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Dia menjelaskan, bila ada masukan, ketidakpuasan, kritik, atau protes terhadap pelaksanaan pemilu, MUI minta masyarakat menyampaikan dengan cara baik sesuai dengan mekanisme yang dibenarkan.

"Tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara baik dan dampak yang ditimbulkan juga baik," kata dia.

Pada saat yang sama MUI juga menghimbaui agar aparatur negara bekerja dg penuh dedikasi, amanah, untuk kemaslahatan bangsa.

Komisi Fatwa MUI juga meminta masyarakat untuk menjadikan hasil-hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI terkait dengan masalah strategis kebangsaan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan berbangsa khususnya dalam menghadapi masalah teraktual.

Mengenai masalah strategis kebangsaan, forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI telah menghasilkan beberapa fatwa di antaranya Peneguhan Bentuk dan Eksistensi NKRI (2006) dan Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Tentang Hubungan Antar Umat Beragama dalam Bingkai NKRI (2009).

Selain itu, Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik Menurut Islam (Mabadi al-Hukumah al-Fadhilah), Kriteria Ketaatan kepada Ulil Amri, serta Menjaga Eksistensi NKRI dan Kewajiban Bela Negara.

Menurut Niam, Ijtima Ulama Komisi Fatwa dilaksanakan rutin setiap tiga tahun sejak 2003. Forum ini diikuti oleh seluruh pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat, pimpinan pondok pesantren, pimpinan fakultas syariah PTAI, serta individu yang memiliki kompetensi di bidang hukum Islam.

Lingkup pembahasan dalam forum Ijtima Ulama adalah masalah-masalah keagamaan kontemporer untuk jadi panduan dan pegangan umat dan pemerintah.

”Baik terkait dengan masalah strategis kebangsaan (masail asaiyyah wathaniyyah), masalah fikih kontemporer (masail fiqhiyyah muashirah), maupun masalah hukum dan perundang-undangan (masail qanuniyah),” ujarnya.

Editor : Zen Teguh