MUI Kecam Aksi Perobekan Alquran di Belanda
JAKARTA, iNews.id - Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengecam aksi perobekan Alquran di depan kedutaan besar negara-negara Islam di Den Haag, Belanda, beberapa waktu lalu. Menurutnya, aksi tersebut merupakan penghinaan dan menunjukkan kebencian terhadap Islam sekaligus terhadap umat Muslim.
Dia mengatakan, perobekan Alquran itu mengesankan kuat adanya kesengajaan kelompok anti-Islam PEGIDA untuk menyatakan kebenciannya kepada umat Islam Indonesia, Pakistan, Turki, dan lain-lain.
"Seperti yang dilakukan kelompok nasionalis ekstremis Paludan dan Salwan Momika di Swedia, PEGIDA ini juga menunjukkan sikap anti mereka kepada imigran Muslim dan juga Islam sekaligus,” kata Sudarnoto dikutip dalam laman resmi MUI Digital, Selasa (26/9/2023).
Oleh karena itu, Sudarnoto meminta agar para tokoh maupun aktivis HAM melakukan langkah taktis untuk menghentikan Islamofobia.
“Saya ingin menyerukan kepada para tokoh lintas agama dan aktivis HAM di Eropa khususnya untuk saling bahu-membahu, bekerjasama, meneguhkan semangat dan langkah bersama melakukan langkah taktis dan beradab meyakinkan pemerintah dan semua pihak untuk menghentikan Islamofobia,” kata dia.
Dia menegaskan aksi itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang diadopsi PBB. Membiarkan dan memberikan ruang sekaligus melindungi kelompok ekstremis seperti ini merupakan pengkhianatan terhadap keputusan PBB.
“Karena itu sangat diharapkan pihak aparat dan pemerintah setempat benar-benar menunjukkan niat tulus mereka untuk bersikap adil dengan cara memberikan sanksi terhadap siapa saja yang telah merendahkan ajaran agama dan menyakiti umat beragama termasuk umat Islam,” ujarnya.
Dia menyatakan pemerintah setempat harus memberikan perhatian khusus terhadap aksi tersebut. Menurutnya, Pemerintah Belanda dan Eropa seharusnya memiliki kepekaan atau sensitivitas terhadap hal tersebut.
“Jangan berdalih kepada upaya menghormati prinsip freedom of expression lalu membiarkan kelompok yang ternyata justru merusak kehormatan dan kedaulatan individu, komunitas dan kepercayaan kepada agama. Ini dua hal yang sangat bertentangan,” tuturnya.
Dia juga menyampaikan Duta Besar Belanda di Jakarta seharusnya memberikan keterangan terbuka. Keterangan itu diperlukan agar meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah Belanda akan menghentikan aksi-aksi yang tidak terhormat dan tidak beradab kelompok ekstremis tersebut.
Editor: Rizky Agustian