Mundur dari Jabatan Menpora, Imam Nahrawi Diminta Pimpinan KPK untuk Kooperatif

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 19 September 2019 - 17:00 WIB
Mundur dari Jabatan Menpora, Imam Nahrawi Diminta Pimpinan KPK untuk Kooperatif

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. (Foto: iNews.id/Aditya Pratama)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengunduran diri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, dari jabatannya hari ini. Dari pengunduran itu, KPK berharap Nahrawi dapat bersikap kooperatif dengan proses hukum yang berjalan.

“Kami berharap Pak Menteri (Nahrawi) kooperatif. Tentunya seperti yang dikatakan oleh beliau kepada masyarakat,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dia juga menghargai sikap Nahrawi yang mengundurkan diri. KPK berharap politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu selanjutnya juga mau memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya. “Saya menghargai pengunduran diri dari Pak Imam Nahrawi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka beliau juga langsung mengundurkan diri, seperti Pak Idrus Marham (mantan menteri sosial),” ucapnya.

Laode meyakini, pihaknya telah bekerja sesuai prosedur hukum dalam menetapkan Nahrawi sebagai tersangka kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI. Dia juga menegaskan, penyidik sudah mengantongi bukti yang kuat untuk menjerat mantan aktivis PMII itu.

“Kami menetapkan beliau tersangka karena kami yakin sudah memiliki bukti-bukti kuat yang kami dapatkan, apalagi diperkuat dengan bukti-bukti yang sudah terungkap di pengadilan,” tuturnya.

BACA JUGA: Tersangka KPK, Imam Nahrawi Pamit dari Kemenpora

Nahrawi bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, ditetapkan sebagai tersangka suap dana hibah KONI. Nahrawi juga diduga meminta uang Rp11,8 miliar dalam rentang waktu 2016-2018, sehingga total dugaan penerimaan sebesar Rp26,5 miliar. Uang itu merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018.

Atas perbuatannya, Nahrawi dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Editor : Ahmad Islamy Jamil