NU dan Muhammadiyah Tolak Kampanye di Kampus, Wapres Berharap Ada Titik Temu

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespons sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kampanye Pemilu 2024 di lingkungan kampus. Wapres pun berharap ada titik temu dalam polemik ini.

Sebelumnya, Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrurrozi mengatakan kampus sebaiknya terhindar dari kampanye politik. Senada dengan hal itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya tak akan memberikan izin lembaga pendidikannya, termasuk kampusnya, digunakan untuk kampanye politik.

Baca Juga

Siapa Sheikh Saleh Al-Fawzan? Mufti Agung Saudi yang Pernah Menyebut Syiah sebagai Saudara Setan

“Bahwa kemudian ada NU dan Muhammadiyah yang memberikan kebijakan, itu adalah sebuah pilihan ya karena mungkin mereka sudah mempertimbangkan secara matang bagaimana agar kampusnya tidak menjadi wahana dari hal-hal yang kita khawatirkan (pembelahan),” ucap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dikutip Rabu (30/8/2023).

Wapres, kata Masduki meminta ada titik temu dari putusan MK agar kampanye di lingkungan pendidikan harus menekankan pada pendidikan politik sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman politik yang baik.

Baca Juga

Muhammadiyah Tak Izinkan Kampusnya Digunakan untuk Kampanye Politik

“Tapi karena itu belum final kita lihat terlebih dahulu sampai finalisasi dari aturan-aturan tertentu. Sehingga dengan demikian nanti akan ada semacam titik temu bagaimana dilaksanakan dan pemilu sebagai tujuan pendidikan politik sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadi kenyataan yang ideal,” katanya.

Masduki mengatakan Wapres sebenarnya juga memiliki rasa waspada dan khawatir jika kampanye dilaksanakan di kampus.

“Wapres lebih menekankan coba dilihat konsideran dari putusan itu, kalau kita lihat konsideran dari putusan (MK) itu adalah bahwa itu adalah demi pendidikan politik. Nah kalau itu urusannya pendidikan politik, maka jangan sampai menyalahi terhadap apa yang menjadi tujuan dasar putusan itu,” tuturnya.