Nurdin Basirun Ditahan KPK, Mendagri Pastikan Pemerintahan Kepri Tetap Berjalan

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 12 Juli 2019 - 13:36 WIB
Nurdin Basirun Ditahan KPK, Mendagri Pastikan Pemerintahan Kepri Tetap Berjalan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan dilakukan setelah politikus Partai Nasdem itu berstatus tersangka suap izin pemanfaatan laut dalam proyek reklamasi dan kasus gratifikasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin karena kembali lagi kepala daerah terjerat kasus korupsi. Namun, dia memastikan, Pemerintahan Kepri tetap berjalan.

Kemendagri, dia menambahkan, telah memanggil Wakil Gubernur Kepri Isdianto untuk berkoordinasi menjalankan pemerintahan di Kepri. "Ya tentu saya sedih. Tadi arahan bapak wapres juga sudah ada, hari ini saya panggil wagubnya supaya jangan sampai Pemerintahan terganggu, proses hukum silakan berproses, tapi tata kelola pemerintahan akan jalan terus," kata Tjahjo.

BACA JUGA:

Suap Reklamasi, Gubernur Kepri Diduga Terima 11.000 Dolar Singapura & Rp45 Juta

KPK Temukan 5 Mata Uang Asing di Rumah Dinas Gubernur Kepri, Ini Totalnya

Konstruksi Kasus Suap Izin Reklamasi yang Menjerat Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Hal itu disampaikan dia usai menghadiri pembukaan acara Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (12/07/2019). Tjahjo mengungkapkan, Kepri merupakan salah satu provinsi penting dalam sektor pariwisata.

Merujuk instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), mantan sekretaris jenderal (sekjen) PDI Perjuangan ini meminta Pemprov Kepri tetap bekerja sebagaimana mestinya untuk mempercepat pembangunan terintegrasi.

"Yang penting tata kelola Pemerintahan tetap harus berjalan, kemudian persiapan-persiapan sebagaimana diperintahkan bapak presiden mengenai percepatan pengembangan terintegrasinya otorita Batam juga harus tetap berjalan karena Kepri itu daerah tujuan wisata, daerah investasi, semua harus dipercepat sesuai mekanisme dan aturan," tutur Tjahjo.

Nurdin Basirun, diduga menerima suap sebesar 11.000 dolar Singapura dan Rp45 juta dari Abu Bakar sebagai pihak swasta yang ingin mendapatkan izin pemanfaatan laut untuk reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

Nurdin juga diduga tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya yakni 43.942 dolar Singapura (setara Rp456 juta), 5.303 dolar AS (setara Rp75 juta), lima euro (Rp80.000), 407 Ringgit Malaysia (Rp1,4 juta) dan 500 riyal Arab Saudi (Rp1,9 juta).

"Selain itu, tim kami juga menemukan uang senilai Rp132.610.000 di rumah NBA (Nurdin Basirun)," tutur Basaria saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019) malam.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, Nurdin tidak pernah melaporkan uang gratifikasi lebih dari 30 hari kerja ke KPK.

Atas perbuatannya, Nurdin sebagai pihak yang diduga penerima suap dan gratifikasi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Editor : Djibril Muhammad