Operasional 2 Pabrik Biang Polusi Udara di Jakarta Utara Dihentikan DLH

“Pasal 495 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 bahwa kami berhak menghentikan sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan jika ditemukan pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup,” kata Asep.

Baca Juga

Puan Harap LRT Jabodebek Bisa Kurangi Kemacetan dan Polusi Udara Jakarta

“Kami akan tindak semua perusahaan yang tak mau perbaiki pengelolaan lingkungannya. DLH tak segan-segan untuk mencabut izin perusahaan itu,” sambungnya.

Oleh sebab itu, kata Asep, pihaknya kali ini tengah gencar melakukan pemantauan kepada seluruh perusahaan yang berpotensi melanggar dan mengakibatkan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara di Jakarta.

Baca Juga

Polusi Udara Bebani BPJS Kesehatan Rp10 Triliun, Yerry Tawalujan: Ini Darurat

“Saat ini, kami gencarkan sidak-sidak kepada seluruh industri di Jakarta. Kami kerahkan semua tim penegak hukum DLH untuk memantau industri,” pungkasnya.

Editor: Faieq Hidayat