Pakai Data Dukcapil, Kejagung Bisa Lacak Buron Lewat Pemindai Wajah

dita angga rusiana ยท Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:15:00 WIB
Pakai Data Dukcapil, Kejagung Bisa Lacak Buron Lewat Pemindai Wajah
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperpanjang kerja sama dan memorandum of understanding (MoU) dalam pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) untuk kepentingan penegakan hukum. Kerja sama ini diketahui telah berjalan tiga tahun.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah menegaskan perjanjian kerja sama antara dua lembaga negara ini untuk membantu Kejagung melakukan penegakan hukum. Terutama untuk memburu buron yang lari dari tanggung jawab hukumnya.

"MoU dan perjanjian kerja sama dibuat untuk membantu Kejagung dalam penegakan hukum dengan menggunakan data kependudukan," kata Zudan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Zudan mengatakan data kependudukan yang bisa digunakan oleh Kejagung bersifat perorangan. Dia menjelaskan dalam database Dukcapil terdapat dua jenis data yakni data agregat dan data perorangan.

"Big data Dukcapil terdiri data perseorangan by name by address. dan data agregat. Terdapat 268 juta penduduk Indonesia by name by address dalam big data kependudukan Dukcapil," ucapnya.

Dia mengatakan para penyidik di Kejagung bisa memanfaatkan data-data kependudukan saat melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Melalui kerja sama ini Dukcapil memberikan hak akses data penduduk agar kejagung bisa melakukan pencocokan.

"Boleh menggunakan data NIK. Lembaga pengguna diberikan hak akses melalui username dan password. Data Dukcapil dipastikan terjaga kerahasiaannya," katanya.

Selain itu, Zudan menuturkan Kejagung bisa mencocokkan sidik jari dengan data yang ada di Dukcapil untuk mengungkap kejahatan. Namun hal ini bisa dilakukan selama terduga melakukan perekaman e-KTP. Saat ini penduduk yang sudah merekam data kurang lebih 192 juta dari target 196 juta orang.

“Tentu harus belanja modal untuk membeli alat pemindai sidik jari. Sidik jari sudah bisa digunakan untuk mengungkap pelaku kejahatan atau pun korban bencana. Kira-kira butuh 20 detik untuk mencocokkan data dengan penduduk yang sudah merekam data e-KTP,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemeriksaan bisa menggunakan teknologi face recognition atau pemindai wajah. Menurutnya butuh waktu sekitar 14-20 detik untuk mencocokkan wajah seseorang dengan 192 juta foto wajah penduduk Indonesia di database Dukcapil. Dia sudah menginstruksikan agar data buronan bisa masuk ke sistem.

"Nanti kalau ada data buron, daftar pencarian orang (DPO) bisa dikirim ke Dukcapil. Dengan masuknya data DPO atau buron ke sistem data base maka akan muncul alert system tentang status hukum penduduk yang bersangkutan. Dengan data terintegrasi maka data buron akan cepat menyebar dan mempersempit ruang gerak para DPO tersebut," katanya.

Editor : Rizal Bomantama

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda