Pakar Hukum : Pasal Karet di UU ITE Seharusnya Dicabut

Selasa, 16 Februari 2021 - 05:19:00 WIB

Pakar Hukum mendukung revisi UU ITE. ( Ilustrasi : Sidonews)

JAKARTA, iNews.id – Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat pasal karet dan rawan dijadikan alat untuk memidanakan lawan politik. Sejumlah kalangan mendukung revisi UU ITE tersebut.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta (Usakti), Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa memang seharusnya pasal-pasal karet dalam UU ITE ini dicabut. Dan ia seringkali mengatakan hal itu di berbagai kesempatan.

Tragis, Kakek dan Cucu Berusia 3 Bulan Tewas Diterkam 7 Anjing Pit Bull

“Sejak awal dalam berbgai kesempatan saya selalu katakan bahwa Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE seharusnya dicabut,” kata Fickar saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Alasannya, Fickar melanjutkan, UU ITE ini dibuat dengan semangat untuk mnegatur bisnis dan perdagangan melalui internet (online), sehingga tidak cocok jika UU ITE kemudian mengatur tentang pencemaran nama baik atau ujaran kebencian yang menyebabkan permusuhan antar suku, agama, ras dan antargolongan.

Perdebatan Pasal Karet UU ITE, Mahfud MD: Kita Revisi

“Bisnis (jual beli) kan tidak mengenal agama atau suku,” ujar Fickar.

“Jadi justru Pasal 28 ayat (2) UU ITE itu mengaburkan substansi UU tersebut. Seharusnya ketentuan tersebut dihapus saja, karena sudah diatur dalam Pasal 310-311 KUHP (pencemaran nama baik),” kata dia.

Banyak Saling Lapor dengan Rujukan UU ITE, Presiden Minta Kapolri Selektif

Kemudian, sambung dia, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, pada praktiknya justru digunakan untuk membungkam suara-suara yang berbeda dan mengkritik pemerintah.