Pakar: KPK Boleh Borgol Tersangka Korupsi Agar Tidak Cengengesan

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewacanakan akan memborgol para tersangka kasus korupsi. Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar hal itu dapat dilakukan KPK.

Dia menilai, banyak di antara para tersangka koruptor yang terlihat cengengesan dan seolah tak malu telah mengenakan rompi oranye bertuliskan "tahanan KPK". Sehingga, ada alasan mendesak KPK untuk membangun rasa malu dalam diri tersangka.

7 Fakta Pulau Pedofil Milik Jeffrey Epstein, dari Kuil Aneh hingga Transaksi Ilegal

"KPK boleh menerapkannya karena ada urgensi-nya yaitu para calon koruptor itu suka cengengesan meskipun sudah pakai rompi oranye, sepertinya tetap bahagia. Jadi, diborgol saja supaya sadar bahwa dia sedang diproses hukum," kata Fickar kepada iNews.id, Selasa (1/1/2019).

Menurut dia, tidak ada masalah soal aturan pemborgolan itu. Memborgol para tersangka korupsi, merupakan diskresi penegak hukum termasuk KPK. "Jadi KPK mau menerapkan ya tidak masalah," ujarnya.

Fickar mengingatkan, urgensi dari pemborgolan tersebut adalah keamanan dan kekhawatiran seorang tersangka atau tahanan akan melarikan diri. Meskipun demikian, dia mengaku, pemborgolan terhadap tersangka dan tahanan korupsi juga dapat menimbulkan kontra dari sejumlah pihak.

"Jika pemborgolan itu dimaksudkan sebagai bagian dari penjeraan, agar tersangka tumbuh rasa malunya ini bisa mendapatkan reaksi keberatan karena mempermalukan bagian dari hukuman. Namun dmkian tetap saja memborgol itu diskresi penyidik dan penuntut sebagai sikap kehati-hatian," katanya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan pihaknya akan memborgol tersangka koruptor pada 2019 ini. Sebelumnya para tersangka hanya mengenakan rompi oranye sebagai tanda tahanan KPK.

"Ada beberapa detail-detail memang yang harus kita mulai misalnya tahanan keluar masuk gedung KPK harus diborgol. Hukuman yang lebih sesuai untuk menghindari isu disparitas hukuman, pidana korporasi, pencabutan hak politik, TPPU, dan lain-lain," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada iNews.id saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (1/1/2019).

Saut mengungkapkan hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum. Dia mengungkapkan, pemborgolan itu sudah sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2012 tentang perawatan tahanan di lingkungan KPK.

"Sebenarnya sudah jelas amanatnya tahanan harus diborgol. Selain itu waltah bisa melihat standar pengawalan tahanan mengacu kepada Keputusan Kabarhakam Polri, tahanan harus diborgol bahkan ditulis kedua tangan diborgol ke belakang," ujarnya menegaskan.

Editor: Djibril Muhammad