Pakar Politik Ungkap Keraguan Publik RUU Pilkada Batal Disahkan: Benar Ketok Palu?

JAKARTA, iNews.id - Pakar politik Ray Rangkuti memaklumi keraguan publik bahwa revisi UU Pilkada batal disahkan. Keraguan itu menyeruak meski Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah menyatakan pengesahan batal dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berlaku saat pendaftaran calon kepala daerah.

Ray mengatakan publik berkaca dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sebagai contoh, kata dia, saat DPR mengesahkan UU Omnibus Law.

Baca Juga

Negara Mayoritas Muslim Ini Gabung Perjanjian Abraham, Normalisasi dengan Israel

"Ya termasuk bagaimana Baleg (DPR) dalam satu hari bisa buat revisi peraturan yg agak melenceng nih," ujar Ray dalam program Interupsi bertajuk Nasib Pilkada, Putusan MK VS Aturan DPR yang disiarkan iNews, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga

Pakar Hukum Sebut Hasil Pilkada Berpotensi Dibatalkan MK bila DPR Ngotot Sahkan Revisi UU

Dia mengatakan, pembatalan revisi UU Pilkada terjadi usai dua kali rapat paripurna ditunda. Namun, dia tak yakin revisi tersebut batal disahkan karena hanya berdasarkan pernyataan Dasco tanpa ada mekanisme yang resmi.

"Karena dua kali rapat paripurna ditunda tetap tidak kuorum maka diambil keputusan untuk membatalkan rapat paripurna yang diketok palu dalam sidang itu. Kalau sudah ketok palu ya berarti selesai, memang aman, tapi apakah benar terjadi ketok palu? Demikian keadaannya karena ini baru kesaksian yang terdengar dari Pak Dasco," ujar Ray.

Baca Juga

Sufmi Dasco - DPR RI: Saat Pendaftaran Bacalon, Aturan yang Berlaku Putusan MK

Sementara itu, pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi mengatakan, sepanjang belum disahkan maka hal yang berkaitan dengan revisi UU Pilkada masih berproses. Apalagi, RUU Pilkada merupakan inisiatif DPR yang dibahas sejak November 2023 lalu.

"Nah sepanjang itu belum ada keputusan secara de facto, secara hukum juga sebetulnya Pak Wakil Ketua DPR dianggap bahwa proses ini memang belum selesai," katanya. 

Baca Juga

KPU Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK, tapi Konsultasi Dulu ke DPR

Hanya saja, Rullyandi memandang DPR akan merujuk pada putusan MK jika revisi UU Pilkada belum disahkan hingga tahapan pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024 mendatang.