Panas! Ketum Rampai Nusantara Debat dengan Analis soal Hasrat Politik Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Ketum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar berdebat panas dengan Analis Sosial Politik UNJ Ubedillah Badrun terkait hasrat politik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dalam acara Interupsi di iNews, Kamis (19/6/2025).

Awalnya, Mardiansyah menilai pada dasarnya jangan ada orang yang melarang Jokowi untuk turun kembali ke dunia politik. Sebab, itu merupakan lahiriah seorang politikus.

Baca Juga

AS Klaim Rencana Iran Bunuh Duta Besar Israel di Meksiko Berhasil Digagalkan

"Pak Jokowi orang politik dilarang berpolitik bisa sakit juga dia, jadi jangan juga setiap orang pascaselesai jadi presiden dan mengambil langkah politik tertentu dianggap hasrat politik berkuasa, tidak juga," ucap Mardiansyah.

"Bahwa dia menampung adrenalin politiknya itu bagus juga sambil menjaga kontribusi untuk masyarakat banyak," tuturnya.

Baca Juga

PSI Tegaskan Jokowi Harus Kantongi Dukungan DPW-DPD untuk Daftar Caketum

Lalu, ucapan tersebut disanggah oleh Ubedillah. Ia menilai itu bukanlah hasrat politik, melainkan hasrat untuk berkuasa.

"Perlu dilihat hasrat berkuasa itu politik," kata Ubedillah.

Namun, Mardiansyah mengatakan Jokowi sudah pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Sehingga, ia tidak memiliki hasrat untuk berkuasa lagi.

"Tapi Jokowi itu bukan hasrat berkuasa, karena titik puncaknya jadi presiden," jawab Mardiansyah.

"Terus ngapain mau jadi ketua umum partai?" tanya Ubedillah.

"Karena itu hasrat berpolitik," jawab Mardiansyah.

"Itu hasrat berkuasa," ucap Ubedillah.

"Orang berpolitik itu ditampungnya di partai politik," ungkap Mardiansyah.

"Itu kekuasaan, itu nggak bisa dibantah!" kata Ubedillah.

Mardiansyah pun menegaskan bahwa belum tentu juga Jokowi menjadi ketua umum partai. Oleh karena itu, tidak ada hak untuk membatasi seseorang untuk tak berpolitik.

"Jadi sah-sah saja seorang Jokowi punya hasrat berpolitik masuk partai politik dan belum tentu juga, jadi lihat saja nanti jadi jangan juga kita dzolim dengan membatasi orang untuk tidak berpolitik," tutup Mardiansyah.

Editor: Puti Aini Yasmin