Parpol Ramai-Ramai Kritik Menag soal Larangan Cadar dan Celana Cingkrang

Felldy Utama, Aditya Pratama · Sabtu, 02 November 2019 - 15:30:00 WIB
Parpol Ramai-Ramai Kritik Menag soal Larangan Cadar dan Celana Cingkrang
Menteri Agama Fachrul Razi usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (23/10/2019). (Foto: Antara/Wahyu Putro).

JAKARTA, iNews.idMenteri Agama Fachrul Razi terus dihujani kritik terkait rencananya melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan. Sejumlah partai politik pun memberikan tanggapan keras atas wacana itu.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bahri menyadari tugas Menag sangat penting, yakni mengatasi radikalisme. Namun itu tidak berarti mengambil langkah-langkah yang sekadar simbolik. Terpenting bekerja substantif.

"Menurut saya, sebaiknya (Menag) lebih menyentuh hal-hal substantif dibanding hal simbolik, yang nanti mungkin akan berbenturan dengan kondisi masyarakat," ujar Ahmad di Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Dia menjelaskan, penggunaan celana cingkrang, cadar, bahkan jenggot untuk para kaum pria dalam Islam banyak yang memiliki pemahaman yang berbeda. Jika ingin menekankan soal pemberantasan radikalisme, ukurannya bukan sekadar pakaian.

Dia pun mengingatkan reaksi masyarakat atas rencana pelarangan cadar dan celana cingkrang itu. Publik justru mengecam dibanding mendukung.

"Kemarin first impression-nya menurut kami cukup buruk. Ini harus jadi catatan juga bagi Menag di awal masa kepemimpinannya," ucapnya.

Sikap senada dilontarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi meminta agar Menag mengkaji kembali wacana tersebut sebelum benar-benar diterapkan.

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan bahwq kajian tersebut perlu dilakukan karena PPP menilai pelarangan cadar tersebut berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Wasekjen partai berlambang kakbah ini juga meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan pemberlakuan larangan cadar ditujukan hanya untuk aparatus negeri sipil (ASN) atau berlaku juga bagi masyarakat umum yang masuk ke instansi pemerintahan.

Menurut dia, jika pelarangan cadar hanya diterapkan kepada ASN yang bekerja di instansi pemerintahan, PPP dapat menerima dengan catatan, yakni pelarangan hanya soal cadar dan tidak melarang apa yang lazimnya dipakai oleh perempuan seperti busana muslimah semisal jilbab.

“Artinya, ketentuan tersebut menjadi semacam kode etik ASN yang hanya berlaku secara internal di instansi pemerintah (Kemenag saja) mengingat tupoksi Kemenag hanya berwenang mengatur ASN di internal. Jika usulan tersebut juga mau diterapkan di instansi pemerintahan lainnya, maka menjadi domain Kemenpan RB,” kata dia.

Editor : Zen Teguh