Partai Perindo Tegaskan KDRT Bukan Urusan Privat: Perlu Tata Kelola Terstruktur

Baca Juga

DPD Perindo Jaktim Resmikan Kantor Baru, Ketua DPW Jakarta: Tempat Menampung Aspirasi

Menurut Sarjana Hukum dari Universitas Pelita Harapan ini, sistem pencatatan yang ada pun masih menyisakan celah besar. 

“Banyak kasus tidak tercatat karena korban enggan melapor takut, malu, atau karena tidak percaya bahwa negara bisa melindungi mereka. Di sinilah akar masalahnya: negara belum hadir secara utuh sebagai pelindung,” katanya.

Baca Juga

5 Bulan Program Cek Kesehatan Gratis, Partai Perindo Dorong Pemerataan Wilayah dan Gender

Untuk itu, Firda mendorong adanya reformasi sistem pencatatan dan perlindungan korban yang bersifat lintas sektor terintegrasi antara layanan kesehatan, pendidikan, kepolisian, dan masyarakat sipil. 

“Kita butuh data yang kuat untuk membuat kebijakan yang efektif. Tanpa itu, semua intervensi hanya bersifat tambal sulam,” tambahnya.

Lebih jauh, Firda mengajak publik untuk berhenti menyalahkan korban.

“Budaya menyalahkan korban baik melalui komentar, pemberitaan media, maupun narasi institusional harus dihentikan. Kita tidak hanya melawan pelaku kekerasan, tapi juga sistem sosial yang memungkinkan kekerasan terus terjadi tanpa konsekuensi,” tegas tokoh muda berdarah NTT ini.