PB IDI Ingatkan Risiko Kesehatan akibat Asap Karhutla, Minta Pemerintah Bergerak Cepat

JAKARTA, iNews.id - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah. Paparan asap dan buruknya kualitas udara dinilai dapat memicu gangguan kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernapasan hingga meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang.

Ketua Umum PB IDI, dr Slamet Budiarto menyoroti kualitas udara di sejumlah wilayah yang dinilainya sudah mengkhawatirkan. Dia mencontohkan wilayah Palembang, Sumatera Selatan, yang menurut pemantauannya mencatat indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) di atas 500.

Baca Juga

Pemprov Kalteng Siapkan 3.000 Lowongan Kerja untuk Pulihkan Ekonomi Warga Terdampak Karhutla

"Kalau karhutla itu kita kan bisa mendeteksi kualitas udara melalui internet juga ada itu. Jadi, misalnya saya pantau di daerah Palembang itu di atas 500 (AQI), padahal normalnya harus di bawah 70 kan," ujar Slamet dalam konferensi pers di Sekretariat PB IDI, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).

Slamet menambahkan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena paparan polusi udara dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Selain meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan infeksi paru, paparan polutan tertentu dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan risiko kanker.

Baca Juga

Anggota DPR Soroti Dampak Karhutla, Minta Pemerintah Pertimbangkan Status Bencana Nasional

"Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah karena lama-kelamaan kalau udara kita lebih dari normal, maka akan efeknya yang tidak baik untuk masyarakat; bisa sakit, infeksi pernapasan, infeksi paru," kata Slamet.

"Bahkan jangka panjang juga bisa menyebabkan kanker ya, itu jangka panjang. Sehingga secepatnya memang harus ditanggulangi," tuturnya.

Baca Juga

Kemenkes Kirim 500.000 Masker hingga Tambah Obat ISPA ke Wilayah Terdampak Karhutla

Selain meminta penanganan karhutla dipercepat, PB IDI mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap. Salah satunya melalui sosialisasi mengenai bahaya polusi udara dan upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan.

Slamet juga meminta pemerintah menjamin ketersediaan masker bagi masyarakat di wilayah terdampak, terutama anak-anak yang dinilai rentan mengalami gangguan kesehatan akibat kualitas udara buruk.

Baca Juga

Kemenkes Ungkap 283.270 Kasus ISPA di Wilayah Terdampak Karhutla, Kalsel Tertinggi

"Yang kedua, preventif pencegahan. Jadi, ke depannya memang harus diminimalisir karhutlanya. Pemerintah juga harus menjamin masker untuk masyarakat, terutama untuk anak sekolah yang rentan sakit ya; anak TK, SD, SMP, ya kan SMA, itu harus diberikan masker," ucap Slamet.

Dia menuturkan, tenaga kesehatan beserta fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dinilai siap memberikan penanganan kepada masyarakat yang terdampak. Kesiapan tersebut mencakup dokter, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.

Baca Juga

Kualitas Udara di Sampit Kategori Berbahaya Dampak Karhutla, ISPU Tembus 1.142 Terburuk di Indonesia

"Terus yang ketiga, dokter-dokter kita siap, termasuk faskesnya, rumah sakit ya. Dan saya kira SOP terhadap karhutla itu hampir semua dokter sudah tahu; dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain. Jadi itu yang perlu kami sampaikan," katanya.

Editor: Aditya Pratama