Sidang Sengketa Pilpres 2019

Pembacaan Putusan Dipercepat, Hakim MK Masih Gelar RPH hingga Rabu

Aditya Pratama ยท Senin, 24 Juni 2019 - 19:03 WIB
Pembacaan Putusan Dipercepat, Hakim MK Masih Gelar RPH hingga Rabu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 dimajukan satu hari, yang sebelumnya pada Jumat kini menjadi Kamis, 27 Juni 2019. Keputusan tersebut dihasilkan dalam rapat pemusyawaratan hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, meski pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 dimajukan, RPH masih tetap berjalan. RPH digelar sejak hari ini hingga Rabu, 26 Juni 2019.

"RPH itu masih berlanjut ya sampai hari ini, selasa, rabu kan begitu. Masih digelar karena memang ada beberapa hal yang memang harus dibahas di dalam RPH," katanya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Fajar menjelaskan, masih digelarnya RPH karena masih akan terus membahas beberapa hal. Bahkan, dia menyebut, RPH masih akan terus berlangsung hingga menjelang putusan dibacakan sembilan hakim konstitusi.

"Jadi kami pastikan bahwa RPH akan terus berlangsung sampai dengan Rabu, sampai menjelang putusan itu diucapkan. Bahkan termasuk dengan finalisasi putusan yang akan dibacakan," ujarnya.

Fajar mengaku, telah melayangkan surat pemberitahuan kepada seluruh pihak baik itu pihak pemohon, termohon, terkait, dan juga Bawaslu. Surat pemberitahuan sudah diserahkan pada sore ini melalui surat elektronik (email).

"Surat pemberitahuan panggilan sudah disampaikan via email tadi sekitar jam 14.15 WIB. Kepada para pihak ya. Kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Itulah hukum acara yang berlaku brgitu ya. Sidang di MK itu harus memberitahukan para pihak. Artinya tidak sekonyong-konyong MK siap hari ini kemudian MK menggelar sidang hari ini juga," tuturnya.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengaku tidak kaget hakim MK yang mempercepat pembacaan putusan. Dia menilai, keputusan tersebut merupakan kewenangan hakim konstitusi.

"Itu kan menjadi kewenagan MK, so What?," kata pria yang akrab disapa BW, di Media Center pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Sementara pihak terkait, Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf tidak mempersoalkan keputusan tersebut. Anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, Arteria Dahlan mengatakan, percepatan jadwal pembacaan putusan PHPU di MK merupakan hal biasa. Terlebih, ketentuan pada 28 Juni merupakan batas akhir.

"Yang di timetable kita itu tanggal 28 Juni batas akhir persidangan. Jadi kalau MK ngasih (membacakan putusan) tanggal 25 atau 27 Juni, ya tidak masalah," ucap Arteria saat dikonfirmasi, Senin (24/6/2019).


Editor : Djibril Muhammad