Pemerintah Sisir Alat Sadap usai Kasus Penyadapan Prabowo, Antisipasi Penyalahgunaan

Baca Juga

Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Bentuk Satgas Kasus Penyadapan, Percayakan ke Bareskrim

"Tapi penyidikan terus dilakukan dan saksi-saksi juga terus diperiksa dan alat bukti juga terus dihimpun, dan pendapat para ahli juga didengar, karena pendapat ahli juga merupakan satu alat bukti dalam persidangan pidana," pungkasnya.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.

Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Selain Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga media.

Editor: Rizky Agustian