Pemprov DKI Tolak 76,9 Persen Permohonan Izin Keluar dan Masuk Jakarta

Riezky Maulana ยท Rabu, 03 Juni 2020 - 12:14 WIB
Pemprov DKI Tolak 76,9 Persen Permohonan Izin Keluar dan Masuk Jakarta

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra. (Foto: BNPB).

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memutakhirkan data pemohon yang mengakses perizinan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Data terbaru Rabu (3/6/2020) menyebutkan, total 630.825 pengguna berhasil mengakses perizinan SIKM.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan, dari data tersebut, tercatat 49.483 permohonan SIKM yang diterima. Dari total permohonan itu, 4.524 masih dalam proses karena baru saja diajukan pemohon.

"76,9 persen dari total permohonan atau 38.052 permohonan SIKM dinyatakan Ditolak/Tidak Disetujui," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Dalam waktu 3 hari, Benni mengungkapkan, petugas DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah berhasil merampungkan penelitian administrasi dan teknis perizinan terhadap lebih dari 21.000 permohonan SIKM, termasuk pada hari libur nasional, Sabtu dan Minggu.

"Hanya 8,6 persen dari total permohonan atau 4.265 permohonan SIKM, dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik, dan 2.642 permohonan SIKM menunggu divalidasi penjamin/penanggung jawab," katanya.

Benni sangat menyayangkan masih banyak warga yang belum bijak dalam mengajukan perizinan SIKM. Petugas DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta kerap kali menemukan permohonan yang tidak memenuhi aspek substansi perizinan SIKM. Misalnya, warga tersebut tidak sesuai ketentuan utama, yakni tidak bekerja di 11 sektor diizinkan dan juga warga Bodetabek yang mengajukan SIKM di wilayah DKI Jakarta.

"Kami gencar melakukan sosialisasi Perizinan SIKM, baik melalui media massa maupun media sosial. Untuk itu pelajari Perizinan SIKM sebelum mengajukan permohonan SIKM. Kerja sama berbagai pihak sangat menentukan kecepatan petugas dalam memproses perizinan SIKM dan membantu warga yang memang benar-benar membutuhkan SIKM," tuturnya.

Penolakan yang terjadi pada periode saat ini, Benni memaparkan, berbeda dengan periode sebelum/sesudah Idul Fitri lalu. Saat ini penolakan umumnya terjadi karena pemohon yang merupakan pegawai instansi pemerintahan dan/atau karyawan perusahaan yang hendak melakukan perjalanan keluar dan/atau masuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Namun pemohon tidak dapat menunjukkan surat tugas yang sah dan benar dari instansi maupun dari perusahaan tersebut.

"Tak jarang kami melakukan verifikasi ke Pimpinan Instansi Pemerintahan atau Pimpinan Perusahaan bahkan ke pimpinan wilayah, Lurah dan RT/RW, untuk memastikan perjalanan bepergian pemohon yang diajukan, telah diketahui dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujarnya.

Benni menerangkan berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka penelitian administrasi dan teknis perizinan SIKM ternyata didapatkan pimpinan instansi pemerintahan dan Pimpinan perusahaan tidak mengetahui perjalanan bepergian keluar dan/atau masuk di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang diajukan pemohon. Oleh karena itu, Petugas DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menolak permohonan SIKM tersebut.

Editor : Djibril Muhammad