Pengacara Jaksa Pinangki Klaim Proposal Action Plan Bukan dari Kliennya

JAKARTA, iNews.id - Djoko Tjandra disebut menolak action plan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang diajukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dari sejumlah point action plan, Djoko Tjandra disebut menolak action plan pada Desember 2019 karena menganggap tidak ada yang terlaksana.

Tim pengacara Jaksa Pinangki Sirna Malasari menampik dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait soal action plan yang diajukan kepada Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) disebut dilakukan oleh kliennya.

Baca Juga

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

"Itu bukan dari terdakwa, bukan dari Pinangki," kata kuasa hukum Pinangki, Aldrus Napitupulu di PN Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Proposal action plan itu disebut tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, dalam persidangan JPU juga sudah menjelaskan bahwa proposal itu pengurusan fatwa tidak terlaksana.

Baca Juga

China Tuduh Donald Trump Sebarkan Virus Politik di Sidang Umum PBB

"Itu tidak jelas darimana dan jaksa sendiri sudah akui kok, kalau didengar JPU (menyebut) bahwa tidak ada yang terlaksana," kata dia.