Pengamat Anggap Penundaan Pengesahan RKUHP Hanya Taktik untuk Meloloskan UU

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun, langkah yang dilakukan Jokowi itu dimaknai berbeda Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti.

Dia menyebut, langkah Presiden Jokowi yang meminta DPR menunda RKUHP bisa menjadi suatu taktik untuk mengesahkan revisi UU tersebut.

Baca Juga

Sejarah Skandal Seks Andrew Cuomo saat Jadi Gubernur New York

"Kita sudah punya preseden kata menunda itu justru hanya sekadar taktik saja untuk meloloskan Undang-Undang. Jadi, harus diingatkan kata-kata menunda itu taktik untuk meloloskan, justru dengan kata-kata menunda pembahasan UU di-bypass dan substansinya enggak berubah," ujar Ray dalam forum diskusi di wilayah Ciputat, Banten, Minggu (22/9/2019).

Dia menambahkan, asumsi tersebut juga terlihat dari gerakan mahasiswa hampir di seluruh Indonesia yang semakin aktif menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah dan DPR khususnya terkait beberapa revisi UU yang dinilai kontroversi.

Baca Juga

Soal Pasal Zina dalam RKUHP, MUI Setuju Moral Jadi Urusan Negara

"Saya pikir sudah jelas karena sangat tidak masuk akal bagi dua peristiwa (revisi UU KPK dan RKUHP) dengan sangat dipaksakan. Revisi Undang-Undang KPK sekarang dengan otomatis membangkitkan semangat kemarahan publik. Tapi kalau saya pribadi mengatakan hati-hati dengan istilah menunda," tutur Ray.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Penundaan tersebut sebagai respons penolakan masyarakat.

Baca Juga

Polemik RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Dianggap Renggut Kebebasan Individu

"Pengesahannya tidak dilakukan periode ini," kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini berharap DPR memiliki sikap yang sama dengan pemerintah. Jokowi juga berharap RKUHP dibahas anggota DPR periode 2019-2024.

"Saya berharap DPR mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR periode berikutnya," ujarnya.

Editor: Djibril Muhammad