Polemik RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Dianggap Renggut Kebebasan Individu

Ilma De Sabrini · Sabtu, 21 September 2019 - 14:36:00 WIB
Polemik RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Dianggap Renggut Kebebasan Individu
Diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Mengapa RKUHP Ditunda?’ di Jakarta, Sabtu (21/9/2019). (Foto: iNews.id/Ilma Naviah de Sabrini).

JAKARTA, iNews.id – Kontroversi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus bergulir. Kendati Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan, penolakan terus disuarakan sejumlah kalangan.

Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya menyebut RKUHP tumpang tindih dan memicu kontroversi. Selain menyoroti terancamnya kebebasan pers, Agung juga mengkritisi pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Dalam Pasal 218 RKUHP dijelaskan bahwa setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wapres dipidana dengan pidana paling lama tiga tahun, enam bulan, atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Agung pun mempertanyakan frasi menyerang kehormatan tersebut. Menurut dia, terminologi penghinaan tidak jelas karena dapat ditafsirkan sembarang.

"Menghina itu apa sih? Kalau kritik kaitannya dengan pejabat publik dan jabatan yang melekat ya itu risikonya. Kalau ngomongnya pejabat publik, kemudian dikritik, itu risikonya. Kecuali kalau masuk dalam ranah-ranah pribadi, itu baru jadi persoalan," kata Agung dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk ‘Mengapa RKUHP Ditunda?’ di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Hal senada diungkapkan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. Menurut dia, substansi dalam rancangan undang-undang ini bermasalah. Ada beberapa pasal yang tidak diperlukan karena justru merenggut kebebasan individu.

"Hukum pidana tidak diperlakukan sama dengan yang lain karena hukumannya akan menyasar langsung kebebasan orang. Yang kedua, secara substansi memang bermasalah," kata Asfi.

Menurut dia, tidak hanya Pasal 218 tentang penghinaan presiden, namun Pasal 548 tentang Pembiaran Unggas dan Pasal 417 tentang Perzinahan juga dianggap bermasalah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan RKUHP. Penundaan tersebut sebagai respons atas penolakan masyarakat. Presiden juga berharap DPR mempunya sikap sama dengan pemerintah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly sebelumnya menjelaskan, pasal penghinaan presiden dan wapres dalam RKUHP merupakan delik aduan. Dalam pasal ini juga ada pengecualian yaitu tidak akan dapat diberlakukan jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Yasonna menegaskan delik tersebut merupakan delik materil yang hanya dapat diadukan atau dilaporkan boleh presiden atau wapres secara langsung.

Editor : Zen Teguh