Pengamat: Batas Usia Kawin Perempuan Perlu Konsensus Nasional

Antara ยท Senin, 23 April 2018 - 22:07 WIB
Pengamat: Batas Usia Kawin Perempuan Perlu Konsensus Nasional

Perkawinan anak (ilustrasi). (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id – Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (Unpam), Tohadi mengatakan, perlu ada konsensus nasional mengenai batas usia kawin bagi perempuan sebelum dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Dalam konsensus nasional itu perlu dibicarakan dan disepakati, misalnya batas usia kawin merujuk pada ketentuan UU Perkawinan atau UU Perlindungan Anak?” ujar Tohadi di Jakarta, Senin (23/4/2018).

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya memberi pengertian bahwa yang disebut anak adalah seseorang sejak masih dalam kandungan sampai sebelum 18 tahun. Selain itu, dalam UU tersebut ada pula ketentuan yang mewajibkan dan memberi tanggung jawab kepada orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sementara, dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur batas usia kawin yang dibolehkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Menurut Tohadi, jika dilihat dari aspek perkawinan, jelas UU Perkawinan memiliki posisi sebagai UU khusus yang mengalahkan UU umum, yaitu UU Perlindungan Anak.

Sebaliknya, jika dilihat dari aspek pengaturan anak, maka UU Perlindungan Anak yang memiliki posisi sebagai UU khusus sehingga mengalahkan ketentuan UU Perkawinan. “Karena itu, perlu dilakukan konsensus nasional di antara pembentuk UU dengan tokoh dan ormas keagamaan,” ucap Tohadi.

Selain itu, kata dia, perlu dipastikan jika memang akan dilakukan perubahan batas usia kawin pada UU Perkawinan atau melalui penerbitan perppu, harus ada jaminan tidak mengubah ketentuan lain dalam UU Perkawinan yang jelas-jelas ditolak oleh umat beragama. “Seperti keinginan untuk mengatur perkawinan beda agama atau perkawinan campuran yang sebelumnya tidak dikabulkan oleh MK, apalagi perkawinan sesama jenis,” tuturnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, pada Sabtu 21 April 2018 menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan perppu mengenai batas usia kawin yang akan mengubah batas usia kawin 16 tahun untuk perempuan menjadi 18 tahun.

Menurut dia, perppu tersebut diperlukan untuk mengatasi masalah tingginya angka perkawinan anak yang menyebabkan banyak anak-anak menjadi korban kekerasan dan menurunkan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia.

Editor : Ahmad Islamy Jamil