Pepabri dan PPAD Tegaskan Netral di Pemilu 2024, Tegak Lurus dengan Mabes TNI

JAKARTA, iNews.id – Netralitas TNI kembali menjadi sorotan menjelang Pemilu 2024. Pensiunan TNI memang berhak menentukan sikap politik masing-masing.

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman memastikan dukungan para purnawirawan tidak mencerminkan sikap Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) maupun Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD).

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

Dudung melontarkan pernyataannya itu usai menghadiri acara relokasi Markas Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Denbekang) di Solo, Jumat (14/7/2022). Dudung juga mengingatkan anggota TNI-AD aktif tetap menjaga netralitas di tahun politik 2024.

"Di situasi politik ini TNI harus loyalitas tegak lurus. Tegak lurus loyalitas kepada saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, saya kepada Panglima TNI, dan Panglima TNI loyalitas kepada Presiden Republik Indonesia. Itu loyalitas tegak lurus," tegasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/7/2023).

KPU Jatim Siapkan 416 TPS Lokasi Khusus di Pemilu 2024, Terbanyak di Ponpes

Sikap Pribadi

Bak gayung bersambut. Pernyataan KSAD Jenderal Dudung direspons Ketua Umum DPP PEPABRI periode 2022-2027, Jenderal TNI Purn Agum Gumelar, dan Ketua Umum PP PPAD periode 2021-2026, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo.

Secara terpisah, keduanya menyatakan setuju dengan pernyataan KSAD Jenderal Dudung.

“Sebagai wadah purnawirawan ABRI, sikap politik PEPABRI sangat jelas, yakni politik negara, bukan politik partisan. Sebagai organisasi, PEPABRI netral. Tegak lurus dengan Mabes TNI,” ujar Agum, lulusan Akabri 1968 itu.

Pria kelahiran Tasikmalaya 77 tahun lalu itu menegaskan, PEPABRI adalah Ormas non partai yang berwatak pejuang dalam melanjutkan pengabdiannya memberikan dharma bhakti terbaik kepada bangsa dan negara.

“Visi PEPABRI jelas, ‘Mewujudkan persatuan dan kesatuan serta solidaritas PEPABRI dengan terus meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memiliki kepedulian sosial terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia’,” tambahnya.

Dilarang Jadi Pengurus

Dalam beberapa kesempatan terkait sikap politik organisasi, Doni Monardo melansir pernyataan tegas.

“Dalam AD-ART sudah jelas, pengurus PPAD yang berpolitik praktis, harus mengundurkan diri. Jadi, kalau mau terjun ke politik praktis, jangan jadi pengurus. Sebab, pengurus adalah cermin organisasi PPAD yang non partisan dan netral dalam Pemilu,” ujar Danjen Kopassus 2014-2015 itu.

Karenanya, sikap para purnawirawan yang berbeda dukungan dan berbeda partai, adalah sikap pribadi. Sama sekali bukan mencerminkan sikap PPAD.

Agum maupun Doni berharap masyarakat bijak dalam melihat fenomena para purnawirawan yang berpolitik praktis. Beda pilihan adalah sebuah keniscayaan.

“Jangankan di lingkungan para purnawirawan, sedangkan dalam satu keluarga saja bisa terjadi beda pilihan. Itu yang disebut hak politik. Hak individu. Hak asasi.” tegas Agum Gumelar.

Doni mewanti-wanti anggota PPAD yang berpolitik praktis, agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan.

“Harus menjadi contoh, cara berpolitik yang elegan, santun, tidak menjelek-jelekkan atau membuka aib,” ucap

Doni.

Doni berharap, dengan semakin banyaknya purnawirawan yang terjun langsung ke dunia politik, akan memberikan dampak bagi kemajuan bangsa.

"Kita gembira akan hadir Indonesia yang lebih baik, lebih rukun. Kelak juga menjadi tauladan bagi generasi muda, sehingga terjadi transformasi serta perpindahan tongkat estafet kepemimpinan yang lebih baik demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," tambah Kepala BNPB 2019-2021 itu.

Editor: Faieq Hidayat