Permohonan Uji Materi Ditolak, Effendi Gazali Sebut Hakim MK Sontoloyo

Aditya Pratama ยท Kamis, 25 Oktober 2018 - 17:39 WIB
Permohonan Uji Materi Ditolak, Effendi Gazali Sebut Hakim MK Sontoloyo

Effendi Gazali (mengenakan jas hitam dan kemeja biru). (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.idMahkamah Konstitusi (MK) hari ini menolak seluruh permohonan pengujian materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal tersebut antara lain mengatur soal ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden (presidential threshold).

Ada 12 pemohon yang mengajukan uji materi terhadap pasal itu ke MK. Namun tidak semua pemohon menerima putusan lembaga peradilan tersebut, salah satunya adalah akademikus Effendi Gazali. Usai mengikuti sidang putusan di Gedung MK, Effendi meluapkan kekecewaannya karena permohonannya ditolak.

“Terima kasih bahwa akhirnya ada keputusan (dari MK). Hal ini sudah kami duga akan seperti ini karena ini pas minggu ini ada isu ‘kebohongan politik’ dan ‘sontoloyo’. Kurang lebih pihak kami mengatakan, jangan-jangan sebagian hakim inilah yang layak disebut melakukan kebohongan politik dan sontoloyo, dan saya siap disomasi untuk itu dengan tiga alasan,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).

Menurut dia, MK pada  hari ini memutus langsung lima perkara yang sama-sama ingin menguji materi UU Pemilu tentang presidential threshold. Bahkan, saat menyampaikan pertimbangan-pertimbangan penolakan permohonan, hakim konstitusi menurutnya juga menganalogikan pemilu di Indonesia seperti pemilu di Amerika Serikat. Karena itulah, Effendi menyebut hakim MK dengan ungkapan ‘sontoloyo’.

“Alasan pertama analogi yang diambil tadi keliru total. Walaupun putusannya final dan mengikat, coba bayangkan diambil contoh di Amerika Serikat, bahwa sekalipun yang menang itu popular vote, itu belum tentu jadi presiden, bukan itu logikanya,” ucapnya.

Effendi menjelaskan, rakyat Amerika itu sudah tahu bahwa sekalipun mereka ikut pemilu dan kemudian kandidat yang mereka pilih menang dalam popular vote, belum tentu si calon itu akan jadi presiden. Itu lantaran sistem pemilu yang dipakai di negeri Paman Sam adalah electoral collage. “Saya siap disomasi, (analogi hakim MK) itu enggak masuk akal. Pertimbangannya mengandung kebohongan dan sontoloyo,” kata dia.


Editor : Ahmad Islamy Jamil