UU Peradilan Militer Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Kenapa?

JAKARTA, iNews.id - Dua warga, Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu, mengajukan judicial review (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut teregister dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 265/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 tertanggal 15 Desember 2025.

Kuasa hukum pemohon, Irvan Saputra, mengatakan pengajuan judicial review dilatarbelakangi penanganan perkara di Pengadilan Militer yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Menurutnya, frasa “mengadili tindak pidana” dalam Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam konsep negara hukum dan hak asasi manusia.

Baca Juga

10 Pangkalan Militer Rahasia di Dunia, dari Bawah Tanah hingga Tersembunyi di Wilayah Antah Berantah

"Frasa 'mengadili tindak pidana' secara terang-benderang telah merugikan hak konstitusional para pemohon, sehingga menyebabkan seorang TNI yang diduga melakukan tindak pidana umum masih disidangkan di Pengadilan Militer yang nyata-nyata telah bertentangan dengan pasal 65 ayat (2) UU TNI," ujar Irvan dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Dia mengatakan, kondisi tersebut telah dialami Lenny Damanik dan anaknya berinisial MAF di Pengadilan Militer I-02 Medan. Hal serupa juga dialami Eva Meliani Br Pasaribu yang dinilai mengalami kerugian.

Baca Juga

Hakim MK Sentil Kepala BNPB: Masa Bencana Dikatakan hanya Ributnya di Medsos

Irvan menilai ketidakadilan peradilan militer terlihat jelas ketika anggota TNI yang menjadi terdakwa diadili oleh hakim, dituntut oditur, serta dibela penasihat hukum yang seluruhnya berasal dari unsur TNI.

"Oleh karena itu sudah barang tentu secara hukum tidak adanya keadilan yang objektif di pengadilan militer. Bahkan dewasa ini pengadilan miiter diduga menjadi tempat pelanggengan impunitas," kata dia.