Pilihan Rasional PKS saat Jokowi Kembali Memimpin Dua Periode

Felldy Utama ยท Senin, 01 Juli 2019 - 21:39 WIB
Pilihan Rasional PKS saat Jokowi Kembali Memimpin Dua Periode

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan langkah politik usai pembubaran Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Sebagian pihak berharap parpol yang pernah mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) pada Pilpres 2019 itu tidak ikut bergabung dalam Pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera menyebut partainya akan jauh lebih baik berada di luar pemerintahan. Walaupun, hingga saat ini keputusan tersebut belum diputuskan.

"Kalau resminya menunggu musyawarah Majelis Syuro PKS, tetapi saya pribadi oposisi kritis dan konstruktif pilihan paling rasional dalam kondisi sekarang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

BACA JUGA:

Usai Bubar, PKS Berharap Koalisi Pendukung Prabowo-Sandi Bertransformasi

PKS: Prabowo Ucapkan Selamat ke Jokowi Usai Pengumuman KPU 30 Juni

PKS Yakin Gerindra Tolak Tawaran Bergabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Menurut dia, untuk membangun bangsa dan negara tidak melulu harus bersama-sama di dalam satu kabinet yang sama. Namun, perlunya ada penyeimbang yakni peran dari oposisi yang kritis dan konstruktif.

Mardani enggan mempersoalkan kemungkinan beberapa anggota parpol koalisi yang pernah pengusung Prabowo-Sandi akan berpindah haluan untuk bergabung bersama Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Oposisi terbaik itu sebetulnya bukan dengan partai politik tapi dengan rakyat. Siapa pun yang membela kepentingan rakyat sekecil apa pun dia jadi besar, sedikit apa pun dia jadi banyak," tuturnya.

"Ingat kisah Cicak vs Buaya, mana ada Cicak menang, tapi ketika Cicak didukung oleh rakyat Cicaknya yang menang. Kami tetap yakin," katanya menambahkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini meminta masyarakat untuk tidak diam dalam mengawal jalannya pemerintahan lima tahun mendatang. Dia menilai bukan partai politik lah yang dirugikan, tapi justru rakyat.

"Karena itu kami mengimbau publik ikut serta dalam proses ini, jangan diam. Ketika oposisi kuat yang diuntungkan publik, karena ada check and balance system. Tapi kalau semua pindah cuma sedikit yang jadi oposisi yang dirugikan bukan PKS, publik yang dirugikan," ujar MArdani menegaskan.


Editor : Djibril Muhammad