PKB Sebut Hak Angket Alat Klarifikasi Praktik Kekuasaan dalam Pemilu 2024

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah menyebut hak angket menjadi alat klarifikasi praktik kekuasaan dalam Pemilu 2024. Pemilu kali ini dinilai kurang menjadi wadah aspirasi kedaulatan rakyat.

Dia menegaskan PKB mendukung hak angket agar dapat diajukan di DPR RI.

Baca Juga

9 Juta Muslim Inggris Bisa Kehilangan Kewarganegaraan, Ini Sebabnya

"Guna meninjau praktik kekuasaan pemerintah dalam pemilu 2024 ini, maka hak angket perlu diajukan guna memastikan prinsip-prinsip adil dan jujur dalam pemilu," kata Luluk dalam diskusi Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) di Jakarta Pusat pada Rabu (3/4/2024).

Luluk mengatakan hak angket dapat meninjau ulang instrumen-instrumen pemerintah yang dikhawatirkan disalahgunakan.

Baca Juga

Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket DPR

"Kita bisa selidiki melalui instrumen kekuasaan seperti APBN, bansos dipolitisir atau instrumen aparat penegak hukum seperti Mahkamah Konstitusi yang melahirkan keputusan pencalonan cawapres dari anak Presiden," tutur Luluk.

Dia mengatakan PKB sudah memberikan tanda tangan dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang sepakat untuk mengajukan hak angket.