PKS: Paripurna Wagub DKI Dipaksakan dan Tak Sesuai Tatib

Menurut Arifin, alasan agar tidak adanya pengumpulan orang saat sidang paripurna merupakan sesuatu yang rancu. Paripurna berpotensi terjadinya pengumpulan orang karena mewajibkan dihadiri secara fisik.

Baca Juga

Riza Patria Sebut Tata Tertib Pemilihan Cawagub DKI Dibahas Senin Pekan Depan

"Yang namanya paripurna itu kan harus dihadiri secara fisik, di samping juga ada absen. Itu saja sudah banyak pengumpulan orang," katanya.

Saat ini, Arifin menuturkan, yang lebih penting bagaimana semua pihak bekerja sama mencegah penyebaran virus corona (covid-19) tidak semakin meluas jauh karena Jakarta saat ini sudah menjadi Epicentrum Corona.

"Karena pemilihan Wagub DKI sekarang ini bukan sesuatu yang emergency. Yang emergency itu kita berkolaborasi, semua elemen masyarakat bersama dengan Pemprov DKI bagaimana memutus mata rantai penularan COVID-19 ini," ucapnya.

Sebelumnya dikabarkan DPRD DKI Jakarta akan tetap melaksanakan rapat paripurna pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno di tengah pandemi corona pada Senin besok. Paripurna tersebut untuk memilih dan menetapkan satu dari dua nama calon yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI, Farazandi Fidinansyah, menyatakan pemilihan Wagub DKI tersebut akan dilakukan dalam beberapa tahap, yakni pertama ruang hanya diisi 54 anggota DPRD DKI.

"Setelah mereka selesai memilih, tahap selanjutnya masuk untuk menentukan hak suaranya ke dua cawagub. Panlih tak mengubah syarat kuorum dalam pemilihan yaitu 50 persen plus satu, atau harus dihadiri 54 dari 106 anggota DPRD DKI," katanya.

Editor: Djibril Muhammad