PKS: Paripurna Wagub DKI Dipaksakan dan Tak Sesuai Tatib

Antara ยท Senin, 06 April 2020 - 00:23 WIB
PKS: Paripurna Wagub DKI Dipaksakan dan Tak Sesuai Tatib

Dua cawagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil gubernur DKI Jakarta yang digelar Senin, 6 Maret 2020 dipaksakan. Bahkan, sidang tersebut tidak sesuai tata tertib (tatib) paripurna.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin mengatakan, ketidaksesuaian dengan tatib yaitu mengenai mekanisme pemilihan. Dalam pemilihan pertama, ruang hanya diisi 54 anggota DPRD DKI kemudian diikuti gelombang berikutnya untuk memberikan suara.

"Iya jelas ada unsur pemaksaan. Jadi kalau memang menghindari supaya tidak ada pengumpulan banyak orang, ya diundur paripurnanya sesuai dengan masa tanggap darurat corona itu yang sampai tanggal 19 April. Jadi bukan di-setting segala macam paripurnanya sampai kemudian berjalan tidak sesuai dengan tatib. Ini cenderung mengada-ada," katanya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Arifin memastikan, Fraksi PKS DKI Jakarta menyatakan portes terkait mekanisme pemilihan pengganti Sandiaga Salahuddin Uno itu. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan anggota panitia pemilihan (Panlih) Wagub DKI, Achmad Yani, terkait protes tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan Panlih, Pak Achmad Yani, jadi kita harusnya protes karena itu tidak sesuai dengan tatib. Jadi paripurna itu harus menggunakan mekanismenya sesuai dengan tatib," ujarnya.

Menurut Arifin, alasan agar tidak adanya pengumpulan orang saat sidang paripurna merupakan sesuatu yang rancu. Paripurna berpotensi terjadinya pengumpulan orang karena mewajibkan dihadiri secara fisik.

"Yang namanya paripurna itu kan harus dihadiri secara fisik, di samping juga ada absen. Itu saja sudah banyak pengumpulan orang," katanya.

Saat ini, Arifin menuturkan, yang lebih penting bagaimana semua pihak bekerja sama mencegah penyebaran virus corona (covid-19) tidak semakin meluas jauh karena Jakarta saat ini sudah menjadi Epicentrum Corona.

"Karena pemilihan Wagub DKI sekarang ini bukan sesuatu yang emergency. Yang emergency itu kita berkolaborasi, semua elemen masyarakat bersama dengan Pemprov DKI bagaimana memutus mata rantai penularan COVID-19 ini," ucapnya.

Sebelumnya dikabarkan DPRD DKI Jakarta akan tetap melaksanakan rapat paripurna pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno di tengah pandemi corona pada Senin besok. Paripurna tersebut untuk memilih dan menetapkan satu dari dua nama calon yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI, Farazandi Fidinansyah, menyatakan pemilihan Wagub DKI tersebut akan dilakukan dalam beberapa tahap, yakni pertama ruang hanya diisi 54 anggota DPRD DKI.

"Setelah mereka selesai memilih, tahap selanjutnya masuk untuk menentukan hak suaranya ke dua cawagub. Panlih tak mengubah syarat kuorum dalam pemilihan yaitu 50 persen plus satu, atau harus dihadiri 54 dari 106 anggota DPRD DKI," katanya.

Editor : Djibril Muhammad