Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Hukum Kewarganegaraan

Antara ยท Minggu, 09 Februari 2020 - 19:07:00 WIB
Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Hukum Kewarganegaraan
Ahli hukum tata negara, Fahri Bachmid. (Foto: Istimewa).

JAKARTA, iNews.id - Pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang pernah terlibat jaringan ISIS dinilai perlu ditinjau dalam konteks konstitusi dan perundangan yang berlaku. Dalam persoalan tersebut tidak ada formulasi aturan hukum khusus.

Ahli hukum tata negara Fahri Bachmid mengatakan, setiap orang bebas memilih dan menentukan kewarganegarannya. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

Dalam pasal itu menyebutkan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sehingga setiap orang secara konstitusional bebas memilih kewarganegaraannya.

"Dengan demikian untuk menyikapi soal ini tidak terlepas dari dimensi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi," ujar Fahri di Jakarta, Minggu (9/2/2020).

Dia mengakui terdapat sedikit kompleksitas dari sisi teknis yuridis jika mengunakan instrumen UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 poin d menyebutkan, WNI kehilangan kewarganegaraanya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.

Sementara, point f menyebutkan, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

"Ini tentu mebutuhkan kajian dan pendalaman dari segi teori, doktrin serta kaidah hukum internasional sepanjang berkaitan dengan eksistensi dan kedudukan ISIS sebagai subjek hukum internasional," ucapnya.

Secara normatif, kata dia macam subjek hukum internasional terdiri dari negara berdaulat, gabungan negara negara, tahta suci vatikan, orgainsasi internasional baik bilateral, regional maupun multilateral.

Kemudian, Palang Merah Internasional, individu yang mempunyai kriteria tertentu, pemberontak (belligerent) atau pihak yang bersengketa dan penjahat perang (genocide).

Atas dasar itu subjek hukum internasional terdapat kelompok pemberontak terbagi dalam dua kategori, yaitu insurgent dan belligerent. Sementara ISIS termasuk dalam kelompok belligerent.

Menurutnya, menjadi sulit secara hukum jika WNI eks ISIS dikualifikasi sebagai warga negara yang telah secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut sebagaimana diatur dalam kaidah ketentuan Pasal 23 point f UU No.12/2006.

"Karena secara konseptual maupun hukum internasional ISIS tidak dapat dikategorikam sebagai negara, karena tidak memenuhi unsur-unsur negara, sehingga ISIS merupakan subjek hukum bukan negara (non-state entities)," katanya.

Editor : Kurnia Illahi