Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul: Istri Wajib Urus Keluarga Demi Hak Asuh Anak

Felldy Utama ยท Kamis, 20 Februari 2020 - 14:33:00 WIB
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul: Istri Wajib Urus Keluarga Demi Hak Asuh Anak
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher Parasong. (Foto: ist)

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga memicu polemik. Dari serangkaian pasal yang memicu polemik, salah satunya Pasal 25 yang berisi kewajiban istri mengurus rumah tangga.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher Parasong, salah satu pengusul, menyebut wajar jika ada penafsiran berbeda atas pasal tersebut. Menurut dia, semangat dari aturan tersebut agar istri dapat memberikan perhatian lebih kepada anak, sebagai seorang ibu.

"Bisa saja perspektif-perspektif itu terjadi, saya tidak menyalahkan itu. Yang paling penting adalah hak asuh anak," katanya, kepada wartawan, Kamis (20/2/2020).

Dia melihat, saat ini intensitas pertemuan anak dengan ibu terbilang cukup jarang. Apalagi jika ibu yang sekaligus menjadi istri itu memiliki pekerjaan atau profesi lain di luar mengurus rumah tangga.

"Intensitas ketemu sosok seorang anak dengan orang tuanya berapa lama sih. Sekarang ini pulang sekolah misalnya anak usia sekolah dasar itu jam 2. Kemudian jam 2 sampai ibu pulang bekerja jam 6-8, jam 7 sampai rumah, waktu ini siapa yang menjaga?" tuturnya.

Taher memastikan, aturan tersebut tidak melarang istri bekerja. Namun, dalam persoalan ini harus ada solusi semacam penitipan anak.

"Kalau tidak seperti itu anak diasuh siapa, pengasuh anak di rumah yang menjadi tanggung jawab ibu itu loh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan persoalan perkawinan hak asasi kepada ibu. Bapak adalah kepala rumah tangga, ibu adalah ibu rumah tangga," ujarnya.

Atas pertimbangan itulah, Taher memandang perlu pasal yang mengatur kewajiban istri mengurus rumah tangga. Dia juga tidak ingin jika pasal tersebut disalahartikan sebagai bentuk diskriminasi terhadap gender.

"Jelas itu persoalannya mau menyelamatkan generasi muda yang akan datang enggak nih, anak ini ya. Jangan dianggap sebagai sebuah pelanggaran penistaan atau diskriminasi gender. Tidak begitu karena kebahagiaan keluarga itu bergantung kepada bagaimana ibu," katanya.

"Ibu yang memiliki hak asuh terhadap anak ketika tumbuh kembang, harus dilihat, jangan 'oh itu persoalan gender'. Enggak ini bukan persoalan gender, ini persoalan anak," ujarnya.

Untuk diketahui, Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga turut serta mengatur mengenai kewajiban suami istri yang terikat di dalam pernikahan sah. Aturan mengenai itu termuat dalam draf RUU Ketahanan Keluarga Pasal 25.

Disebutkan, suami istri harus melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan mengenai kewajiban seorang istri juga ikut diatur di dalam Pasal 25 ayat 3.

Ada tiga poin yang menjadi kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, salah satunya ialah wajib mengatur urusan rumah tangga.

Berikut isi lengkap Pasal 25 ayat Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

1. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
2. menjaga keutuhan keluarga; serta
3. memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain istri, kewajiban suami di dalam keluarga juga diatur dalam Pasal 25 ayat 2. Ada empat poin berdasarkan rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang menjadi kewajiban suami, di antaranya:

1. sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga;
2. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;
3. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta
4. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.

Editor : Djibril Muhammad