Polri Akan Copot Kapolda dan Kapolres yang Tak Mampu Mitigasi Karhutla

Irfan Ma'ruf ยท Rabu, 07 Agustus 2019 - 13:22 WIB
Polri Akan Copot Kapolda dan Kapolres yang Tak Mampu Mitigasi Karhutla

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (Foto: iNews.id/Irfan Ma'ruf)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan mencopot pangdam, kapolda, danrem dan kapolres yang tidak dapat menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penegasan itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rakornas Karhutla di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2018.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Polri siap menjalankan perintah Presiden Jokowi terkait kasus karhutla. Dia menyebut, ada delapan Polda yang harus meningkatkan kewaspadaan terkait penanganan karhutla. Namun, Dedi tak merinci delapan Polda tersebut.

"Yang jelas komitmen Polri melaksanakan perintah Presiden, ada 8 Polda yang menjadi fokus karhutla," katanya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Dedi menyatakan, Polri akan melakukan tindakan tegas terhadap delapan Polda yang tidak melakukan mitigasi secara maksimal dan terbukti melakukan pelanggaran. "(Sanksinya) berupa pencopotan dari jabatan. Kalau ada pelanggaran unsur disiplin lainnya bisa juga," ujarnya.

Dedi menyebut, terjadi penurunan titik karhutla di Indonesia. Dari puluhan titik, saat ini tersisa 12 titik yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. "Saya sudah melihat Posko Satgas Karhutla di Bareskrim. Kemarin sudah mengalami penurunan sangat signifikan. Dari awalnya sekitar puluhan kemarin 12 titik," tuturnya.

Polri, Dedi memastikan, akan terus melakukan tindakan hukum pada pelaku karhutla. Bahkan, Polri telah mengamankan sepuluh terduga pelaku kasus karhutla. "Pelaku pembakaran diamankan sekitar 10 orang itu lebih banyak kepada individu. Dari wilayah Sumatera di Riau, Sumsel dan Jambi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, akan tetap memberlakukan aturan yang pernah dibuat pada 2015 lalu, yakni mencopot jabatan Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam jika tidak bisa menyelesaikan kasus Karhutla.

"Saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (akan dicopot jika tak bisa atasi karhutla)," ujar Jokowi saat pengarahan Rakornas Karhutla di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2018).

Dia mengatakan telah memerintahkan pada panglima TNI maupun Kapolri agar menindak tegas pada petugas yang tak dapat menangani karhutla. "Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," tutur Jokowi.

Editor : Djibril Muhammad