PPDB Diprotes, Disdik DKI Jakarta: Kami Akan Lakukan Perbaikan di Jalur Mendatang

Antara ยท Kamis, 25 Juni 2020 - 10:12 WIB
PPDB Diprotes, Disdik DKI Jakarta: Kami Akan Lakukan Perbaikan di Jalur Mendatang

ilustrasi/sindonews.com

JAKARTA, iNews.id - Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) diprotes orang tua siswa karena dinilai mempersulit siswa masuk sekolah negeri. Aturan yang diprotes salah satunya mengenai syarat umur.

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta meminta masyarakat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi yang ada. Evaluasi akan dilakukan namun di tahun mendatang.

"Izinkan kami jalan di sistem ini, ketika kami ada evaluasi-evaluasi, kami sepakat akan melakukan perbaikan di jalur mendatang," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Senada Nahdiana, Ketua Komisi E DPRD Jakarta Iman Satria menyarankan masyarakat menjalankan regulasi yang sudah ada terlebih dahulu, karena jalur zonasi itu bisa diikuti siapa saja baik miskin, kaya, pintar, maupun kurang pintar.

Dia mengatakan pihaknya telah berusaha meyakinkan Dinas Pendidikan untuk menyesuaikan aturan seperti tuntutan para orangtua murid. Namun, Disdik DKI Jakarta tetap meminta kesempatan menjalankan regulasi tersebut.

"Kami nanti siap juga dievaluasi apakah sistem penerimaan ini nanti akan lebih banyak mudharatnya atau manfaatnya," ujar Iman.

Di lain pihak, salah satu orang tua murid, Tita Sudirman mengatakan pihaknya mau tidak mau akan menjalankan mekanisme PPDB, meski kecewa dengan hasil rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai 17.30 WIB itu.

"Mau gak mau, yang zonasi kita coba, mau gimana lagi? Zonasi kita coba, sambil kita pantau hasil anak-anak yang tidak mendapatkan tahapan besok. Berapa anak yang terlempar?" ujarnya usai rapat di Komisi E DPRD Jakarta.

Orang tua murid lainnya, Muhammad Hendri Budiman berencana meminta bantuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Namun, hasil rapat hari ini akan disampaikan kepada orangtua murid lainnya terlebih dahulu.

"Nanti, biar orang hukum yang mengarahkan kita, mau ke PTUN, MK atau MA," ujar dia.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq